HUT Bhayangkara, Polisi Dinilai Masih Jadi Alat Politik

Menurut Lokataru Foundation, posisi polisi yang ada di bawah presiden cukup riskan karena bisa jadi alat politik, tetapi baik untuk peran sipil.
Michael Reily
1 Juli 2019, 17:11
kinerja polri
ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRA
Ilustrasi. Lokataru Foundation menilai Polisi Republik Indonesia (Polri) masih menjadi alat politik untuk pemerintah

Lokataru Foundation menilai Polisi Republik Indonesia (Polri) masih menjadi alat politik untuk pemerintah. Pernyataan itu dalam rangka peringatan HUT Bhayangkara ke-73 dan berdasarkan pengamatan peristiwa terhadap kinerja Polri selama lima tahun terakhir. Salah satu peristiwa yang tersorot adalah kerusuhan pada 21 dan 22 Mei 2019.

Manajer Program Lokataru Foundation Anis Fahratul Fuadah melihat indikasi yang jelas terlihat dari sikap Polri menangani kasus hoaks dan makar yang dituduhkan kepada oposisi. "Mereka melakukan penindakan hukum, tetapi golongan yang sama dengan mereka tidak ada penindakan hukum," kata Anis di Jakarta, Senin (1/7).

Dia menyebutkan, sikap polisi masih erat terhadap elite politik yang berkuasa sejak era reformasi. Lokataru pun menangkap tiga gejala dekadensi reformasi polisi, yaitu kesulitan tampil tanpa ikut gejolak politik, resistensi atas tuntutan akuntabilitas, serta kecenderungan untuk praktik represi di ruang publik.

Anis mencontohkan tiga kasus polisi, yaitu hak asasi manusia, ancaman kebebasan sipil, dan aksi kekerasan oleh aparat. Untuk kasus HAM, Ombudsman Republik Indonesia memenukan maladminsitrasi dalam penyidikan kasus penyiraman air keras kepada Novel Baswedan.

Advertisement

Terkait ancaman kebebasan sipil, dia mengungkapkan aparat kepolisian menangkap dan menuduh menyebarkan hoaks. "Kasus Kivlan Zen, Lieus Sungkharisma, Mustofa Mahrawardaya, hingga Soenarko dikenai tuduhan makar merupakan pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno," ujar Anis.

(Baca: Penahanan Soenarko Ditangguhkan, Panglima TNI dan Luhut Jadi Penjamin)

Lokataru mencatat lebih dari 25 orang pendukung Prabowo-Sandiaga menjadi tersangka polisi. Prabowo-Sandiaga adalah kompetitor petahana Joko Widodo yang berpasangan dengan Ma'ruf Amin dalam proses Pemilihan Umum 2019 untuk presiden dan wakil presiden.

Terakhir, Anis menyorot keterlibatan aparat kepolisian dalam pengamanan lahan dan aset perusahaan ketika ada konflik agraria. Tindakan kekerasan aparat kepolisian membuat sikap polisi menjadi tidak netral sehingga muncul kriminalisasi kepada masyarakat.

(Baca: Pengacara Kivlan Zen Berencana Laporkan Eksekutor Pembunuh Lima Tokoh)

Lokataru pun merekomendasikan presiden untuk memberikan perhatian kepada tiga aspek utama. Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga harus mengawasi secara ketat tugas polisi sebagai golongan sipil dalam menjalankan fungsi pemerintahan.

Anis menyebutkan, posisi ideal polisi adalah melakukan tindakan atas nama hukum, bukan sikap politik. Menurutnya, posisi polisi yang ada di bawah presiden cukup riskan karena bisa jadi alat politik, tetapi baik untuk peran sipil.

Karena itu, dia menekankan supaya polisi harus sadar dalam posisi untuk jadi penegak hukum. "Riskan memang ketika struktur polisi ada di bawah presiden," kata Anis lagi.

 (Baca: Sofyan Jacob, Mantan Bos Tito Karnavian yang Terseret Kasus Makar)

Reporter: Michael Reily
Editor: Sorta Tobing
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait