Idrus Marham "Pelesiran", KPK Siap Koordinasi dengan Ombudsman

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan membuka peluang untuk melakukan koordinasi dengan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) terkait dugaan pelesiran Idrus Marham saat berobat ke Rumah Sakit MMC, Jakarta Selatan, pada Jumat pekan lalu. Idrus saat ini menjadi narapidana di rumah tahanan (rutan) KPK terkait dugaan kasus korupsi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU MT) Riau-1.

Juru Bicara KPK Febriansyah mengatakan, saat ini pihaknya pun bakal mendalami temuan Ombudsman tersebut dan menyebut pengawasannya merupakan hal positif. "Tinggal memang perlu dilakukan secara profesional dan memastikan fakta-fakta yang ada sudah terkumpul, baru kemudian dipublikasi," kata Febriansyah kepada Katadata.co.id, Kamis (27/6).

Febriansyah mengatakan, kepergian Idrus untuk berobat ke RS MMC sudah sesuai penetapan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Hakim mengabulkan permohonan dari tim penasehat hukum Idrus untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di luar Rutan KPK, yaitu Dokter Spesialis Gigi Rumah Sakit MMC.

"Tentu KPK harus melaksanakan penetapan Hakim tersebut," kata Febri. Dia pun memastikan, selama perjalanan Idrus dari Rutan ke RS, ia menggunakan borgol dan baju tahanan sesuai aturan yang berlaku. ORI menduga adanya maladministrasi karena Idrus didapati tidak menggunakan borgol dan rompi tahanan ketika berobat.

"Untuk hal-hal lain, juga sedang menjadi perhatian KPK, apakah memang terjadi (pelanggaran) dan bagaimana prosesnya," ujar Febriansyah. "Yang terpenting, koordinasi sangat dimungkinkan dilakukan."

(Baca: Proyek PLTU Riau yang Menjerat Anggota DPR hingga Dirut PLN)

Dihubungi secara terpisah, Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, Teguh P. Nugroho menjelaskan, Idrus tiba di rumah sakit pada pukul 11.30 WIB pada 21 Juni lalu. Mantan Menteri Sosial dan Sekretaris Jenderal Golkar itu kemudian melakukan pembayaran usai berobat pada pukul 11.58 WIB.