Pemerintah Tegaskan Tak Perlu Tim Pencari Fakta Kematian Petugas KPPS

Laporan Kementerian Kesehatan menyebut sebagian besar petugas KPPS yang meninggal akibat sakit jantung dan berusia 60-70 tahun.
Michael Reily
15 Mei 2019, 09:29
petugas kpps meninggal, pemerintah tidak akan bentuk tim pencari fakta, moeldoko
ANTARA FOTO/JOJON
Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menegaskan pemerintah tidak akan membentuk tim pencari fakta atas meninggalnya ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pemilu 2019.

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menegaskan pemerintah tidak akan membentuk tim pencari fakta atas meninggalnya ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pemilu 2019. Alasannya, sebagian besar kematian para petugas KPPS karena penyakit jantung.

Moeldoko meyayangkan tudingan yang muncul bahwa petugas KPPS meninggal tidak wajar karena racun. "Itu sesat dan ngawur, tidak menghormati keluarga korban," katanya dalam keterangan resmi usai Rapat Pembahasan di Kantor KSP, Jakarta, Selasa (14/5).

Laporan Kementerian Kesehatan menyatakan, sebanyak 51% penyebab korban meninggal adalah penyakit jantung atau cardiovasculer dari total 485 petugas KPPS. Dari jumlah itu, sebanyak 58% petugas yang meninggal dalam rentang usia 60 sampai 70 tahun.

Secara keseluruhan, 61% korban meninggal di rumah, sisanya 39% sudah sampai di rumah sakit. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat total petugas KPPS yang sakit sejumlah 10.997 orang.

Advertisement

(Baca: Menkes Sebut Kematian 485 Petugas KPPS Bersifat Wajar)

Moeldoko menegaskan perlu tim dari Kementerian Kesehatan untuk mencari kajian yang tepat dari faktor kesehatan. Kajian itu untuk membantu sistem kerja KPU agar mampu mendetailkan kebutuhan sampai ke jajaran terbawah dalam Pemilu selanjutnya.

Moeldoko mengapresiasi usulan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk memperhatikan risiko pekerjaan. “Inilah yang perlu dipikirkan untuk diperbaiki ke depan, beban kerja yang semakin proporsional dengan jam kerja,” ujarnya.

Selain membahas penyebab meninggalnya ratusan KPPS, rapat itu juga membicarakan penanganan bagi yang sakit, serta upaya untuk mengatasi petugas KPPS. Santunan bagi keluarga korban dan petugas yang sakit membutuhkan evaluasi sehingga pemeriksaan kesehatan anggota KPPS jadi perhatian pada Pemilu mendatang.

(Baca: Kemenkes Sudah Terima Hasil Autopsi Verbal Petugas KPPS 17 Provinsi)

Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengaku pemerintah akan bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan IDI untuk penelitian kasus ini. Tim kesehatan akan melakukan autopsi verbal dengan menanyakan riwayat sakit kepada keluarga dan orang-orang sekitar petugas KPPS yang menjadi korban. "Tingkat ketepatannya bisa sampai 80%," kata Nila.

Sekretaris Jenderal KPU Arif Rahman Hakim mengungkapkan petugas KPPS yang jadi korban meninggal dan sakit adalah pahlawan demokrasi. KPU pun telah memberikan uang santunan yang nilainya beragam kepada para petugas KPPS.

Arif mengakui perekrutan petugas KPPS memang tidak ketat. Para petugas KPPS hanya menyertakan keterangan sehat dan belum mendapatkan asuransi. Karena itu, KPU meminta evaluasi untuk perbaikan proses rekrutmen petugas terutama kondisi kesehatan dan batasan usia. "Kami mengusulkan ini diperbaiki," ujar Arif.

Reporter: Michael Reily
Editor: Sorta Tobing
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait