Pemindahan Ibu Kota, BKPM: Bisa Gairahkan Investasi Skala Besar
Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong mengatakan, rencana pemindahan ibu kota dapat menggairahkan investasi di wilayah baru. Bahkan, ia memperkirakan investasi yang masuk tidak bernilai kecil.
Pemerintah telah memperhitungkan biaya pemindahan ibu kota sebesar Rp 466 triliun atau US$ 33 miliar. Biaya tersebut juga dapat digunakan sebagai pembangunan infrastruktur sehingga dapat menjadi daya tarik bagi investor. "Perpindahan ibu kota berpotensi jadi stimulan investasi dalam skala besar," kata dia dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (30/4).
Karena itu, ia menyambut baik upaya pemindahan ibu kota. Namun, Thomas berharap pemindahan ibu kota bisa dilakukan dengan mengikuti abad ke-21 dan revolusi industri 4.0. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan produktivitas secara maksimal.
(Baca: Jokowi Akan Konsultasikan Tiga Calon Ibu Kota Baru kepada DPR)
Ia mencontohkan, angkutan kargo dapat memanfaatkan teknologi drone seperti di kota besar di negara lainnya. Selain itu, pemerintah dapat mengembangkan kendaraan berbasis listrik. "Jadi harapan saya langsung membangun infrastruktur berbasis abad 21," ujarnya.
Rencana perpindahan ibu kota dibahas dalam rapat terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Senin (29/4). Dalam rapat tersebut Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut terdapat setidaknya 10 syarat bagi suatu daerah menjadi ibu kota pemerintahan Indonesia.
(Baca: Bappenas: Proses Pemindahan Ibu Kota Butuh Waktu 5-10 Tahun )
