Bappenas: Proses Pemindahan Ibu Kota Butuh Waktu 5-10 Tahun
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas mengungkapkan proses pemindahan ibu kota membutuhkan waktu 5-10 tahun. "Pokoknya begitu ada keputusan presiden ya jalan. Paling cepat pada 2020," kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro dalam diskusi di Jakarta, Selasa (30/4).
Bappenas memiliki dua skema pendanaan untuk pemindahan ibu kota itu. Skema pertama untuk pemindahan yakni dengan total anggaran Rp 466 triliun. Skema kedua membutuhkan biaya Rp 323 triliun. "Bedanya skema satu dan dua itu pada jumlah aparatur sipil negara," ujarnya.
(Baca: Wacana Pemindahan Ibu Kota Negara, dari Era Soekarno hingga Jokowi)
Skema pertama, kebutuhan lahannya mencapai 40 ribu hektare. Jumlah penduduk yang bermigrasi ke ibu kota yang baru mencapai 1,5 juta jiwa, terdiri dari seluruh aparatur sipil negara yang bekerja di kementerian dan lembaga, tingkat legislatif dan yudikatif, serta pelaku ekonomi dan anggota TNI dan Polri.
Untuk skenario kedua, luas lahannya lebih kecil, yaitu 30 ribu hektare. Jumlah orang yang bermigrasi 870 jiwa, terdiri instansi pemerintah yang sama dengan skenario pertama.
Porsi pendanaan proyek itu tidak akan 100% mengandalkan APBN. Pemerintah akan melibatkan BUMN, swasta, maupun Kerja Sama Pemerintah-Badan Usaha (KPBU).
(Baca: Rencana Belum Matang, Menkeu Belum Hitung Anggaran Pindah Ibu Kota)
“Di awal kami masih melihat porsi pendanaan pemerintah itu 50%,” kata Bambang. Porsi ini masih bisa dikurangi lagi dengan manajemen aset gedung-gedung pemerintah di Jakarta yang ditinggalkan menjadi penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Sampai saat ini, ia mengatakan, salah satu kriteria calon wilayah ibu kota yang baru adalah memiliki risiko bencana alam yang minim. Tiga wilayah yang memenuhi kriteria itu adalah Sumatera bagian timur, Kalimantan, dan Sulawesi bagian selatan.
Dari kajian terakhir, pemerintah baru pada keputusan untuk memindahkan ibu kota. “Kami belum bahas wilayahnya,” katanya.
(Baca: Macet dan Banjir, Alasan Jokowi Akan Pindahkan Ibu Kota dari Jakarta)
Jakarta seperti New York
Latar belakang keputusan pemindahan ibu kota adalah beban kepadatan penduduk yang dipikul Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan pusat ekonomi. Hal ini menyebabkan ketimpangan antara kemampuan sistem transportasi untuk memenuhi permintaan konektivitas seluruh penduduk di Jakarta dan semua kota penyangganya.
