KPU Sebut Kisruh Pemilu di Luar Negeri karena Pemilih Khusus Membludak
Proses Pemilu 2019 di luar negeri tak seluruhnya berjalan mulus. Beberapa wilayah mengalami kendala, hingga menimbulkan kericuhan. Masalah ini muncul karena banyak pemilih yang tak bisa mengunakan haknya karena surat suara habis atau Tempat Pemungutan Suara (TPS) ditutup. Hal itu terjadi di Sydney, Australia; Osaka, Jepang; Hong Kong; dan Malaysia.
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid mengatakan, akar persoalan tersebut adalah membludaknya jumlah pemilih yang masuk Daftar Pemilih Khusus (DPK) ketika hari pemungutan suara. Mengacu data BP2TKI, Pramono memperkirakan jumlah warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri sebesar 4-6 juta.
Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berada di luar negeri hanya 2 juta. Artinya, ada 2-4 juta pemilih yang masuk kategori DPK. Tapi KPU hanya menyiapkan surat suara sejumlah DPT ditambahkan 2% cadangan. "Begitu DPK-nya membludak, pasti tidak tertangani," kata Pramono di kantornya, Jakarta, Senin (15/4).
(Baca: WNI Tak Bisa Pakai Hak Pilih di Sydney, KPU Buka Opsi Pemilu Ulang)
Pramono mengatakan, membludaknya DPK karena antusiasme untuk ikut Pemilu 2019 baru muncul jelang hari pemungutan suara. Sebelumnya, para pemilih khusus itu pasif dalam mengikuti berbagai sosialisasi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN).
Padahal, sosialisasi dam pemutakhiran data telah dilakukan PPLN sejak Desember 2018 lalu. "Pasti mereka jadi tidak terfasilitasi," kata Pramono.
Pramono menilai panitia pasti kaget dengan jumlah DPK yang cukup besar pada pesta demokrasi tahun ini. Pada Pemilu 2014, jumlah DPK hanya 23% dari DPT.
