Melihat Beragam Bansos yang Disiapkan Jokowi Selama Pandemi Covid-19

Setidaknya ada tujuh bansos yang disiapkan pemerintahan Presiden Jokowi untuk menghadapi dampak Covid-19, termasuk BLT dan kartu prakerja.
Image title
11 Mei 2020, 20:32
Warga penerima manfaat bantuan sosial tunai difoto petugas di Kantor Pos Serang, Banten, Rabu (6/5/2020). Bansos berupa uang tunai Rp600 ribu per KK per bulan diberikan kepada keluarga miskin dan rentan miskin dampak pandemi COVID-19 selama tiga bulan ke
ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman/aww.
Warga penerima manfaat bantuan langsung tunai (BLT) di Kantor Pos Serang, Banten, Rabu (6/5/2020). Bansos ini diberikan bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

Penyaluran bantuan sosial atau bansos bagi warga terdampak pandemi corona ditargetkan rampung sebelum Lebaran 2020. Presiden Joko Widodo memberikan target ini kepada para menterinya.

Kementerian Sosial telah menyelesaikan penyaluran bansos untuk warga di Jakarta pada tahap pertama. Jumlahnya mencapai 1,3 juta kepala keluarga (KK) dalam bentuk sembako senilai Rp 300 ribu per dua pekan. “Tahap pertama kami sudah selesaikan beberapa hari yang lalu,” kata Menteri Sosial Juliari Batubara di Kantor Presiden Jakarta melalui video conference, Jumat (8/5).

Selain sembako, pemerintah juga memberikan bantuan langsung tunai (BLT). Targetnya, BLT dapat tersalurkan untuk sembilan juta kepala keluarga yang belum menerima bansos apapun.

Juliari mengakui penyaluran BLT tahap pertama masih rendah. Baru 785 ribu KK mendapatkannya melalui rekening Bank Himbara (himpunan bank-bank milik negara) dengan nilai Rp 471,2 miliar.

Advertisement

(Baca: KPK Longgarkan Aturan Pengadaan Barang agar Penyaluran Bansos Cepat)

Untuk pemberian bantuan tersebut melalui kantor pos baru menyasar 1,8 juta KK. “Kalau kami tambahkan per 9 Mei 2020, kami berharap bisa tersalurkan untuk 2,5 juta KK,” ucapnya.

Salah satu kendala yang dihadapi sekarang adalah data penerima BLT yang belum lengkap. Pemerintah baru memiliki data 7,8 juta KK. Data 1,2 juta KK lainnya belum dikirimkan oleh pemerintah daerah.

Pandemi Covid-19 telah membuat jumlah penerima bansos meningkat. Di Jawa Barat jumlahnya melonjak dari 9 juta jiwa menjadi 38 juta jiwa. Jumlah terakhir ini setara dengan 65% total penduduk provinsi itu.

“Ini sungguh situasi yang sangat berat,” kata Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam konferensi video pada Jumat lalu. Pemerintah provinsi telah menyusun aliran-aliran bansos untuk mencegah terjadinya darurat sosial politik dari situasi tersebut.

(Baca: Ganjar & Bima Arya Sebut Dana Covid-19 dan Bansos Rentan Korupsi)

PENCAIRAN BANSOS UANG TUNAI
Pencairan bansos berupa bantuan langsung tunai atau BLT. (ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/aww.)

Ragam Bansos Selama Pandemi Covid-19

Pemerintah menyiapkan sejumlah bansos yang mulai disalurkan pada bulan lau. Ada program baru yang merupakan respon dari pandemi corona. Ada pula program lama tapi sedikit berubah, menyesuaikan situasi yang terjadi. Berikut beberapa bansos tersebut:

1. Bansos Khusus

Pemerintah menyiapkan bansos khusus bagi warga terdampak Covid-19. Melansir dari situs resmi Sekretariat Kabinet, ada tiga jenis bansos khusus ini. Pertama, bantuan sembako dari pemerintah pusat untuk warga DKI Jakarta. Alokasi bansos ini untuk 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta KK dengan besaran Rp 600 ribu per bulan, selama tiga bulan. “Anggarannya Rp 2,2 triliun,” kata Jokowi.

Kedua, untuk warga di wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Bansos khusus kedua ini mencakup 1,6 juta jiwa atau 576 ribu KK. Bantuannya juga sebesar Rp 600 ribu per bulan, selama tiga bulan. Jadi, total anggarannya Rp 1 triliun.

Ketiga, untuk masyarakat di luar Jabodetabek akan diberikan bantuan langsungl tunai. Penerimanya mencakup sembilan juta KK, terutama yang belum menerima bansos apapun. Besar bantuannya adalah Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan, dengan total anggaran Rp 16, 2 triliun.

(Baca: Jokowi Siapkan Bansos Tahap Kedua bagi Warga Miskin Terdampak Corona)

2. Program Keluarga Harapan

Jokowi menaikkan jumlah penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dari 9,2 juta menjadi 10 juta keluarga. Peningkatan ini guna menjaga daya beli masyarakat.

Besaran uang yang diterima tiap keluarga meningkat 25%. Misalnya, komponen untuk ibu hamil naik dari Rp 2,4 juta menjadi Rp 3 juta per tahun. Untuk lebih detailnya dapat dilihat dari grafik Databoks di bawah ini.

 

(Baca: Chatib Basri Usul Data Kartu Prakerja Jadi Basis Penerima Bansos)

PENDAFTARAN KARTU PRAKERJA GELOMBANG KEDUA
Pendaftar kartu prakerja. (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/wsj.)

3. Kartu Prakerja

Pemerintah menaikkan insentif penerima Kartu Prakerja dari Rp 650 ribu menjadi Rp 3,55 juta per orang. Rinciannya, biaya pelatihan Rp 1 juta dan survei kerja Rp 150 ribu. Peserta juga mendapatkan insentif Rp 600 ribu per bulan selama empat bulan, setelah masa pelatihan usai.

4. Kartu Sembako

Penerima Kartu Sembako juga bertambah dari 15,2 juta menjadi 20 juta. Nilai manfaatnya naik 30% dari Rp 150 ribu menjadi Rp 200 ribu. Jumlah ini diberikan selama sembilan bulan. Nominal penyalurannya mencapai Rp 14 triliun.

PENYERAHAN KKS PROGRAM SEMBAKO
Penyerahan Kartu Keluarga Sejahtera. (ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko/aww.)

5. Program Indonesia Pintar/Kartu Indonesia Pintar Kuliah/Bidikmisi

Pemerintah telah mencairkan Rp 15,76 triliun untuk program Kartu Indonesia Pintar yang berada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penyaluran anggarannya sudah dilakukan sejak 8 April 2020.

Anggaran ini diberikan kepada anak usia sekolah enam sampai 21 tahun yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin. Penerima bantuan ini mencapai 17,9 juta orang.

Nilai bantuannya per tahun untuk setiap murid sekolah dasar (SD) sebesar Rp 450 ribu, murid sekolah menengah pertama (SMP) Rp 750 ribu, dan murid sekolah menengah atas (SMA) Rp 1 juta.

(Baca: Validasi Data Penerima Bansos, Menko PMK Minta Bantuan Tim Pendamping)

6. Subsidi Listrik

Pemerintah memberi kelonggaran tagihan listrik untuk masyarakat miskin dan tidak mampu selama tiga bulan, mulai April 2020. Untuk pelanggan 450 Volt Ampere (VA) tidak perlu membayar listrik pada masa tersebut. Sementara, pelanggan 900 VA bersubsidi mendapat potongan tarif sebesar 50%.

7. Program Padat Karya Tunai

Pemerintah menyiapkan dana Rp 16,9 triliun untuk program padat karya tunai. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, programnya bisa bermacam-macam, seperti memproduksi masker, disinfektan, dan kebutuhan penanganan Covid-19 lainnya.

Program padat karya bisa dikoordinasikan kementerian atau lembaga negara terkait. Contohnya, pemanfaatan dana desa untuk membantu masyarakat yang kehilangan pekerjaan karena terdampak pandemi corona.

(Baca: Salah Pendataan Bansos di Masa Pandemi Berpotensi Picu Konflik)

Reporter: Dimas Jarot Bayu, Rizky Alika
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait