Bagaimana DKI dan Jabar Dapat Pinjaman Berbunga 0% dari Pemerintah?

Terdampak Covid-19 terbesar, Jakarta dan Jawa Barat menjadi yang pertama mendapatkan pinjaman dari pemerintah. Dananya dari hasil pembiayaan burden sharing
Image title
Oleh Sorta Tobing
28 Juli 2020, 15:08
Pemandangan gedung-gedung bertingkat tampak dari Petamburan, Jakarta, Selasa (28/7/2020). Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat menjadi dua daerah pertama penerima dana program Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah karena terdampak sangat besar o
ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/foc.
Pemandangan gedung-gedung bertingkat tampak dari Petamburan, Jakarta, Selasa (28/7/2020). Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat menjadi dua daerah pertama penerima dana program pinjaman pemulihan ekonomi nasional (PEN) daerah karena terdampak sangat besar oleh pandemi Covid-19 pada kesejahteraan dan ekonomi masyarakatnya.

Pemerintah pusat bersedia mengucurkan pinjaman kepada daerah untuk membiayai pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19. Kementerian Keuangan telah menyetujui usulan pinjaman ke DKI Jakarta sebesar Rp 12,5 triliun dan Jawa Barat Rp 4 triliun.

"Dua provinsi itu kami jadikan pionir untuk bisa mendapatkan fasilitas pinjaman dalam rangka pemulihan ekonomi nasional karena paling terdampak Covid-19," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Senin (27/7).

Pinjaman tersebut diharapkan dapat membiayai berbagai belanja prioritas untuk menggerakkan aktivitas sosial dan ekonomi. Sri Mulyani mengimbau agar kepala daerah mengawasi proyek-proyek pemulihan ekonomi nasional yang didanai dari anggaran tersebut.

Penyalurannya juga didukung oleh Otoritas Jasa Keuangan. “Kami mengapresiasi program pemerintah tersebut dan akan mendukung kelancarannya sesuai kewenangan dan tujuan OJK dalam menjaga stabilitas sektor keuangan,” ujar Kepala OJK Wimboh Santoso.

Skema Penyaluran Pinjaman 0% untuk Daerah

Sumber pembiayaan pinjaman itu berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebesar Rp 10 triliun. Lalu, perusahaan pelat merah bidang pembiayaan infrastruktur, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) alias SMI, mendanai Rp 5 triliun.

Pemerintah daerah diberikan relaksasi dalam pengaturan penyaluran pinjaman ini. Bunga pinjaman diproyeksikan mendekati 0% dengan tenor pinjaman maksimal 10 tahun. Pembayaran pinjaman ini dapat diuangkan pula dalam APBD dan atau peraturan kepada daerah mengenai perubahan rincian APBD.

Pinjaman dana ini akan dikelola oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan menggandeng SMI sebagai pelaksana program di bawah naungan Kementerian Keuangan. Selain itu, perusahaan juga ditunjuk untuk melakukan uji kelayakan kepada pemerintah daerah yang mengajukan pinjaman.

Dana pinjaman ini berasal dari penjualan surat berharga negara (SBN) yang akan dibeli Bank Indonesia (BI) melalui mekanisme burden sharing. Kemudian, SMI menyediakan Rp 5 triliun dengan bunga 5,4%. “Pemerintah akan membayar selisih dengan cost of fund (biaya dana) yang ditanggung SMI agar pinjaman kepada pemerintah daerah mendekati 0%, kecuali biaya administrasi,” ujarnya.

Staf Khusus Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal Regional Candra Fajri mengatakan penyaluran pinjamannya memakai skema sederhana dan tingkat bunga lebih rendah dari pasar. “Pinjaman daerah aksesnya harus gampang dan aturan jangan berbelit. Tingkat bunga mestinya lebih rendah dari capital market, sehingga daerah bisa mengakses sebesar-besarnya,” ujar Candra kepada Kompas.com.

Provinsi DKI Jakarta mengajukan pinjaman sebesar Rp 4,5 triliun di 2020 serta Rp 8 triliun untuk tahun depan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan dana itu untuk program prioritas yang tertunda, seperti program kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan khususnya program penanganan banjir. Pasalnya, APBD DKI Jakarta 2020 berkurang dari Rp87 triliun menjadi Rp47 triliun akibat wabah COVID-19.

Lalu, Jawa Barat mengalokasikan pinjaman sebesar Rp 1,9 triliun di tahun ini dan Rp 2 triliun pada 2021. Pinjaman yang didapat bakal dialokasikan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur sosial seperti rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan. Pembangunan fasilitas logistik, perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), penataan kawasan khusus dan destinasi wisata, serta infrasturktur lingkungan.

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey menyebut Kementerian Keuangan telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 1 triliun untuk membantu menggerakkan perekonomian provinsi setempat. "Anggaran ini akan ditempatkan di Bank SulutGo untuk mendukung kegiatan perekonomian termasuk di bidang pertanian," katanya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani juga tengah mengkaji daerah lain yang paling terdampak pandemi Covid-19, antara lain Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat dan Bali. Jika program ini berhasil mengangkat perekonomian daerah, maka Kementerian Keuangan berencana meningkatkan volume dan besaran instrumen pinjaman daerah.

Penempatan Uang Negara di BPD Diperluas

Setelah menempatkan dana sebesar Rp 30 triliun di empat bank milik negara, pemerintah pusat kini memperluas penempatan dana di bank pembangunan daerah (BPD). Nilanya mencapai Rp 11,5 triliun.

Untuk tahap pertama, BPD yang mendapatkan dana itu adalah BPD DKI Jakarta (Bank DKI), BPD Jawa Barat (BJB), BPD Sulawesi Utara dan Gorontalo (Bank SulutGo), BPD Jawa Tengah (Bank Jateng), dan BPD Jawa Timur (Bank Jatim).

Rinciannya, untuk BPD BJB mendapat Rp 2,5 triliun, DKI Jakarta Rp 2 triliun, Jawa Tengah Rp 2 triliun, Jawa Timur Rp 2 triliun, dan SulutGo Rp 1 triliun. BPD Bali dan Yogyakarta masing-masing sebesar Rp1 triliun masih dalam tahap evaluasi dan pengkajian.

Sri Mulyani mengatakan, dana yang ditempatkan dibebani bunga yan rendah dengan bank pelat merah atau BUMN, yaitu 80% dari suku bunga BI 7-Day Reverse Repo Rate. “Kami minta suku bunganya lebih kecil dari yang selama ini mereka pinjamkan,” katanya.

Seperti empat bank BUMN sebelumnya, dana tersebut juta tidak boleh dipakai untuk membeli SBN dan valuta asing. Menteri Keuangan mendorong agar uang itu dipakai untuk perekonomian daerah dan mendukung pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Penyumbang bahan: Muhamad Arfan Septiawan (magang)

Reporter: Agatha Olivia Victoria, Antara
Editor: Sorta Tobing

Video Pilihan

Artikel Terkait