Praktik Pembelajaran Jarak Jauh yang Masih Kusut di Tengah Pandemi

Sorta Tobing
10 Agustus 2020, 13:11
pjj, kendala pjj, pembelajaran jarak jauh, masalah pjj, nadiem makarim, kurikulum darurat
ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/aww.
Pekerja memasang batas pelindung di meja siswa Sekolah Insan Sejahtera, Kampung Toga, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Selasa (4/8/2020). Menyambut nol kasus Covid-19 di Kabupaten Sumedang, sejumlah sekolah mempersiapkan fasilitas yang mendukung protokol kesehatan untuk kembali menggelar pembelajaran tatap muka.

Pembelajaran jarak jauh atau PJJ di tengah pandemi Covid-19 diperkirakan memberi efek buruk terhadap anak. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyebut ada tiga dampak negatif tersebut.

Pertama, ancaman putus sekolah. PJJ yang tidak optimal membuat banyak siswa terpaksa bekerja bukan belajar. Hal ini juga didukung adanya kemungkinan persepsi dari orang tua yang berubah. “Ancaman ini real dan bisa berdampak seumur hidup bagi anak,” katanya saat konferensi pers secara daring, Jumat (7/8).

Advertisement

Dampak negatif kedua adalah penurunan pencapaian belajar atau materi yang didapat peserta didik. Hal ini juga terjadi karena kesenjangan akses atau searan pembelajaran, misalnya telepon seluler dan internet. Tidak semua anak memilikinya.

Akibatnya, negara ini berisiko mengalami generasi learning loss. Berdasarkan studi, pembelajaran di kelas menghasilkan pencapaian akademik yang lebih baik dibandingkan PJJ.

Yang ketiga, peningkatan kekerasan terhadap anak, termasuk risiko psikosial. Anak bisa merasa stres karena harus terus berada di dalam rumah, tidak bisa bermain dan bertemu dengan teman-temannya.

Atas dasar itu, pemerintah memutuskan untuk membolehkan kembali pembelajaran tatap muka di sekolah yang masuk zona kuning Covid-19. Nadiem menjelaskan ada 43% peserta didik yang berada di dalam zona hijau dan kuning.

Mayoritas berasal dari daerah tertinggal dan terluar di Indonesia. "Semua data mengenai zonasi kuning, hijau, dan lainnya itu berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan Covid-19," ujar mantan bos Gojek tersebut.

Total ada 245 kabupaten dan kotamadya yang dikategorikan zona hijau dan kuning corona. Sebanyak 31 daerah yang saat ini masuk zona hijau karena belum terdampak corona. Sedangkan 51 masuk zona hijau karena sudah tidak ada kasus Covid-19 baru dalam empat pekan terakhir.

Selain itu ada 163 kabupaten/kota yang masuk zona kuning. "Ini akan bisa dilakukan kegiatan belajar tatap muka, tapi sesuai kebijakan Kemendikbud, polanya hampir sama dengan zona hijau," kata Kepala Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai rencana Kemendikbud membuka sekolah dapat membahayakan kesehatan siswa. Berdasarkan pengawasan yang dilakukan KPAI terhadap 15 sekolah yang pernah mereka kunjungi selama pandemi corona, hanya satu sekolah yang dinilai sudah siap menyesuaikan pelaksanaan pembelajaran dengan protokol kesehatan.

"Kalau satu berbanding 15 itu menurut saya mengerikan sekali. Jadi seharusnya sekolah yang enggak siap, enggak usah dibuka. Bahaya buat anak-anak," kata dia.

Daripada merencanakan pembukaan sekolah di zona nonhijau, KPAI menyarankan agar Kemendikbud fokus menangani permasalahan yang muncul selama PJJ, misalnya dengan menggratiskan internet bagi siswa dan guru yang kesulitan mengakses internet. Selain itu, Kementerian perlu menyederhanakan kurikulum dan memetakan permasalahan yang ada di masing-masing daerah.

AKSES INTERNET GRATIS DI PEDESAAN
Ilustrasi. Akses internet gratis untuk pembelajaran jarak jauh di pedesaan. (ANTARA FOTO/Septianda Perdana/hp.)

Sejumlah Kendala Penerapan PJJ

Dalam diskusi tersebut, Nadiem juga memaparkan sejumlah kendala penerapan PJJ. "Situasi di masa PJJ ini sangat sulit, begitu banyak tantangan yang dihadapi," katanya.

Halaman:
Reporter: Dimas Jarot Bayu, Antara
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement