Persoalan Harga Gas yang Terus Membelit Blok Sakakemang

Pemerintah memastikan harga gas Blok Sakakemang akan kompetitif. PoD yang awalnya ditargetkan rampung pada 2019 tak kunjung terealisasi.
Image title
Oleh Verda Nano Setiawan
29 September 2020, 17:17
blok sakakemang, pod sakakemang, harga gas, cadangan gas, kementerian esdm, repsol, skk migas
123RF.com/welcomia
Ilustrasi. Repsol dan pemerintah tak kunjung sepakat soal harga gas. Akibatnya, pengembangan Blok Sakakemang, Sumatera Selatan, terancama molor dari target.

Tak mudah rupanya bagi Repsol untuk  mempercepat produksi di Blok Sakakemang. Belum rampung urusan pengeboran. Kini perusahaan dipusingkan dengan kebijakan harga gas industri yang ditetapkan pemerintah.

Perusahaan migas asal Spanyol itu keberatan dengan penetapan harga gas industri maksimal US$ 6 per juta British Termal Unit (MMBTU). Pengembangan blok yang diklaim memiliki cadangan gas nomor empat terbesar di dunia itu pun terancam mundur.

Stakeholder Relation Manager Repsol Amir Faisal Jindan menyampaikan Repsol tetap berkomitmen untuk mengembangkan Blok Sakakemang. Saat ini perusahaan sedang membahas pengembangannya bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Repsol berharap pemerintah dapat menyetujui proposal PoD 1 yang telah diajukan. "Untuk Sakakemang masih dalam proses internal di Kementerian," kata dia kepada Katadata.co.id, Senin (28/9).

Di tengah penantian persetujuan itu, Repsol telah memulai pengeboran di Sumur Kaliberau Dalam 2 (KBD-2X), Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Rencananya, pengeboran untuk KBD-3X akan berlangsung pada akhir tahun ini.

Dalam rapat dengar pendapat dengan Kementerian ESDM siang tadi, anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Demokrat Sartono Hutomo sempat bertanya soal harga jual gas yang menjadi ganjalan dalam mengembangkan blok tersebut. "Kesepakatan dari Blok Sakakemang belum menemui titik temu. Harga gasnya kita harapkan ekonomis" katanya.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ego Syahrial sekaligus sebagai Pelaksana Tugas Dirjen Migas mengatakan, pemerintah tengah fokus menyelesaikan proyek lapangan gas agar cepat onstream, termasuk Blok Sakakemang.

Rencana PoD lapangan gas di Blok Sakakemang dapat mengikuti kebijakan harga gas yang kompetitif. Apalagi porsi penggunaan gas domestiknya telah mencapai 60% dan meningkat lagi menjadi 100%. "Kami pastikan harganya kompetitif dan mudah dijangkau oleh end user kita,” ujar Ego.

SKK Migas menyebut guna mendapatkan pengembalian investasi atau IRR yang maksimal harga jual gas Blok Sakakemang lebih dari US$ 7 per MMbtu. “Harga keekonomian Repsol berbeda dengan harga jual di Indonesia," kata Deputi Keuangan dan Monetisasi SKK Migas Arief Handoko beberapa waktu lalu. Harapannya, proyek ini dapat berjalan tanpa mengurangi penerimaan negara.

Sebagai informasi, tren harga gas Indonesia cenderung mengalami penurunan sejak harga minyak dunia jatuh pada pertengahan 2014 hingga 2016. Sepanjang 2015 hingga 2016, harga gas domestik merosot 30%. Harga gas untuk ekspor dalam bentuk gas alam cair atau LNG turun paling dalam, seperti terlihat pada grafik Databoks di bawah ini.

PoD Sakakemang Tak Kunjung Terealisasi

Masih segar dalam ingatan ketika pada Februari tahun lalu kabar gembira datang untuk industri hulu migas. Repsol mengumumkan temuan potensi cadangan gas di KBD-2X Blok Sakakemang. Tak tanggung-tanggung, temuan ini memiliki potensi gas bumi sebesar 2 triliun kaki kubik (TCF).

Berdasarkan paparan data kala itu, penemuan terbesar dunia lainnya yang pertama berada di Sumur Calypso 1 di Siprus sebesar 3,5 triliun kaki kubik. Kedua, Sumur Obskaya Severnaya 1 di Rusia sebanyak 3 triliun kaki kubik. Lalu, Sumur 1-STAT-010A-SPS di Brazil sebesar 2 triliun kaki kubik. Dan terakhir, sumur KBD-2X di Indonesia.

Exploration Manager South East Asia Repsol, David Remos Herrero menilai temuan ini bernilai ekonomis tinggi. “Kami harapkan produksinya terlaksana dalam lima tahun,” ujarnya. Perusahaan kemudian mempercepat dan menargetkan produksi pertama gas di blok tersebut bisa pada 2022.

Pemerintah pun mendukung langkah tersebut. Bahkan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ketika itu, Arcandra Tahar, mendorong produksinya di akhir 2021.

Ia pun mengatakan untuk mengajukan rencana pengembangan (PoD) di wilayah kerja itu Repsol hanya perlu mengebor lagi satu sumur. "Akhir tahun ini targetnya sudah harus selesai," ujar Archandra pada tahun lalu.

Selain pengeboran, pemerintah menginisiasi penggunaan fasilitas produksi bersama dengan ConocoPhillips. Tujuannya agar Repsol dapat berproduksi lebih cepat menggunakan fasilitas di Blok Corridor.

Percepatan produksi Blok Sakakemang ini juga sejalan dengan keinginan beberapa perusahaan untuk membeli gasnya. Salah satunya, yakni PT Perusahaan Gas Negara Tbk.

PGN bahkan telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) penjualan dan pembelian gas bumi dengan Talisman Sakakemang B.V., afiliasi dari Repsol Group (TBSV). Sedangkan perusahaan lainnya, sudah mengirimkan surat kepada Kementerian ESDM.

Upaya Repsol dalam mempercepat produksi di Blok Sakakemang, salah satunya dengan mengajukan sertfikasi cadangan Blok Sakakemang ke Lemigas. Perusahaan hanya memohon sertifikasi untuk 1 triliun kaki kubik gas karena tidak perlu lagi mengebor sumur untuk membuktikan seluruh cadangan terbukti blok migas itu.

Namun setelah berganti tahun, PoD yang awalnya ditargetkan rampung pada 2019 tak kunjung terealisasi. Repsol rupanya masih tetap harus memerlukan pengeboran kedua untuk kembali memastikan cadangan di sumur KBD-2X.

SKK Migas menyampaikan tajak sumur re-entry KBD-2X telah dimulai pada 30 Agustus 2020. Dalam uji ulang tes produksi itu, Repsol menggunakan teknik drill stem test (DST).

Perlunya Negosiasi Ulang

Pendiri ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto berpendapat perlu adanya negosiasi ulang antara operator dan pemerintah terkait harga gas Sakakemang. "Konsekuensi mengunci harga gas pada tingkat tertentu dengan tetap menjaga keekonomian kontraktor memang pengurangan bagian pemerintah di dalam kontrak bagi hasil migas," katanya.

Caranya, dengan pengurangan split bagian pemerintah maupun dengan menambah insentif-insentif lain. Insentif itu termasuk mempercepat depresiasi, penambahan pengembalian biaya modal atau investment credit, pemberlakuan harga khusus untuk gas bagian negara serta penerapan pajak khusus dan instrumen fiskal lainnya.

“Jika dipatok seragam, ya harus siap dengan berkurangnya bagian pemerintah,” kata Pri Agung. “Patokan harga ini menjadi disinsentif karena tingkat kesulitan, risiko, dan keekonomian lapangan gas memang tidak selalu sama," ujarnya.

Repsol menjadi operator Blok Sakakemang setelah membeli dari Talisman pada 2015 lalu. Dengan akuisisi ini, jumlah wilayah kerja yang dipegang perusahaan migas asal Spanyol tersebut bertambah menjadi empat, yakni East Jabung, South East Jabung, Andaman 3, dan Sakakemang.

Setelah proses pembelian Talisman Rampung, Repsol langsung mengakselerasi kegiatan eksplorasi di Sakakemang pada tahun 2018. Eksplorasi yang dilakukan Repsol sendiri dibantu oleh dua anggota konsorsium lainnya, yakni Petronas dan Mitsui Oil Exploration.

Kebutuhan penemuan cadangan baru gas saat ini menjadi mendesak. Produksi dan konsumsinya di Indonesia menunjukkan tren kenaikan dari tahun ke tahun. Menurut data BP, pada 1970 produksinya hanya 1,1 juta ton setara minyak (MTOE) dan konsumsinya 1,08 MTOE. Pada 1977, produksinya meningkat seiring dengan bertambahnya eksplorasi ladang gas.

Pada 2018, produksi gas alan nasional naik 0,4% dibanding tahun sebelumya menjadi 62,9 MTOE. Konsumsinya juga naik 1,1% menjadi 33,5 MMTOE.

Selama ini pemanfaatan gas domestik belum terlaksana maksimal. Penyebabnya, kalangan industri menyebut harga gasnya terlalu mahal. Presiden Joko Widodo sampai mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi. Harga gas untuk industri turun menjadi maksimal US$ 6 MMBTU per 1 April lalu. Dengan kondisi itu, harganya di hulu sekitar US$ 4 hingga US$ 4,5 MMBTU.

Penetapan harga gas tersebut harapannya dapat menciptakan mutiplier effect dan pertumbuhan ekonomi. Namun, penerapannya tak kunjung terealisasi karena mempertimbangkan kemampuan implementasi dari hulu ke hilir. Indonesia malah menjadi salah satu negara pengekspor gas alam di dunia. Untuk gas dalam bentuk LNG sebagian besar dijual ke Tiongkok, lalu Jepang, Korea, Taiwan, dan Thailand.

Di dalam negeri, konsumen terbesar gas adalah sektor industri yang mencapai 33%. Tenaga penggerak untuk pembangkit listrik juga tinggi konsumsinya, hampir 30% dari alokasi gas domestik.

Reporter: Verda Nano Setiawan
Editor: Sorta Tobing

Video Pilihan

Artikel Terkait