Dalih Berulang Freeport Soal Lambannya Pembangunan Smelter

Soal keekonomian proyek smelter kembali Freeport sebut. Padahal, kewajiban itu sudah tertuang dalam Pasal 10 Kontrak Karya Freeport pada 1991.
Image title
Oleh Verda Nano Setiawan
15 Oktober 2020, 18:29
smelter freeport, inalum, mind id, kementerian esdm
123RF.com/Thodonal
Ilustrasi. PT Freeport Indonesia menyebut pembangunan fasilitas pemurnian mineral atau smelter tembaga yang sedang dikerjakan sebagai proyek yang merugikan.

PT Freeport Indonesia lagi-lagi mengeluh. Pembangunan fasilitas pemurnian mineral atau smelter tembaga yang sedang dikerjakannya disebut sebagai proyek yang merugikan. Perusahaan tambang asal Amerika Serikat ini mengklaim bakal menanggung rugi mencapai US$ 300 juta per tahun (sekitar Rp 4,4 triliun).

Kondisi ini terjadi lantaran rendahnya biaya perawatan dan pemurnian alias treatment charge and refining charge (TCRC) sebagai penghasilan utama pabrik itu. Smelter yang Freeport bangun, nilai TCRC-nya berkisar di US$ 26 sen per pound. Prediksinya, hingga 2030 angkanya tidak akan mengalami kenaikan.

Padahal, dengan biaya investasi US$ 3 miliar seharusnya angka TCRC-nya di US$ 52 sen per pound. "Sehingga ada loss sekitar US$ 26 sen. Kalau dihitung dengan produksi, setara dengan US$ 300 juta per tahun," kata Direktur Utama Freeport Indonesia Tony Wenas, Rabu (14/10).

Awal hitungan perusahaan, pembangunan pabrik pemurnian tersebut memang menjanjikan. Namun, ketika kapasitas smelter tembaga dunia sudah melebihi dari konsentrat, nilai TCRC pun semakin rendah. Biaya perawatan dan pemurnian dari tahun ke tahun pun tidak mengalami perubahan signifikan. “Selisih TCRC itu ditanggung penambang,” ujarnya.

Pemerintah Tak Tegas Hadapi Freeport

Pakar hukum pertambangan Ahmad Redi mengatakan untuk membangun smelter memang memerlukan dana yang cukup besar. Karena itu, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batu bara (minerba) memberikan waktu lima tahun bagi Freeport untuk mempersiapkan diri.

Lalu, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 memberikan waktu tiga tahun kepada perusahaan untuk menyelesaikan komitmennya. Freeport lalu mendapat waktu lima tahun lagi sesuai PP Nomor 1 Tahun 2017. Tapi sampai sekarang proyek itu baru selesai sekitar 5% saja. "Artinya, pemerintah telah memberi Freeport waktu yang panjang," kata dia.

Pembangunan smelter, menurut dia, bukan persoalan jangka pendek tapi sebaliknya. Ada isu kedaulatan sumber daya alam Indonesia di dalamnya. Selama ini pertambangan hanya menjadi bisnis jual beli ore atau bahan mentah saja. Dengan hilirisasi melalui smelter, komoditas tambang akan mendapatkan nilai tambah.

Freeport kerap kali ingkar janji atas komitmennya membangun smelter. Dalihnya tak pernah jauh dari soal keekonomian proyek. Padahal, kewajiban itu sudah tertuang dalam Pasal 10 Kontrak Karya Freeport pada 1991.

Pemerintah pun sudah memberikan perpanjangan izin usaha pertambangan khusus atau IUPK kepada perusahaan sebelum kontrak berakhir di 2022. Perpanjangan hingga 2041 diberikan dengan catatan Freeport menyelesaikan pabrik pemurnian yang berlokasi di Gresik, Jawa Timur itu.

Dengan kondisi itu, Ahmad Redi berpendapat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terlalu lemah menghadapi Freeport. "Harus ada ketegasan dari pemerintah agar proyek ini terbangun," kata dia.

Ia pesimistis pabrik pemurnian itu dapat rampung pada 2023, sesuai komitmen perpanjangan IUPK. Bahkan sekarang setelah UU Minerba berubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, alasan keekonomian masih terdengar. "Masalahnya ada di pemerintah yang tidak konsisten dan konsekuen atas kebijakannya sendiri, ditambah komitmen Freeport yang setengah hati," ujarnya.

Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin memberi sinyal untuk mendesak Freeport menyelesaikan pembangunan smelter. "Bangun smelter di JIIPE (Java Integrated Industrial and Port Estate)," kata dia singkat kepada Katadata.co.id.

Persoalan smelter tersebut memberi kesan Freeport dapat mendikte pemerintah. Direktur Center for Indonesian Resources Strategic Studies (Cirrus) Budi Santoso mengatakan alasan berulang itu tidak tepat. Freeport sudah membuat studi kelayakan. Artinya, keekonomian dapat tercapai.

Dalihnya semakin tidak logis ketika perpanjangan kontrak sudah didapat tapi masih menyebut proyek smelter tidak ekonomis. "Jangan-jangan ada pihak yang berbohong, apakah pemerintah atau freeport," kata dia.

Secara konsep, dia mendorong agar pengolahan dan penambangan harus dipisah. Dua bisnis tambang dan smelter memiliki risiko berbeda. Kalau bisnisnya digabung, maka keekonomian proyek dapat turun.

Dia pun mempertanyakan sikap pemerintah yang selalu memaksa Freeport membangun smelter. Padahal, perusahaan berulang kali mengatakan tidak ekonomis. Di sisi lain banyak pengusaha nasional yang ingin membangun smelter tapi Freeport dan pemerintah tidak mau menjamin konsentratnya. Akhirnya, kewajiban dibebankan ke PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) atau MIND ID.

Pemerintah perlu mengultimatum Freeport yang selalu berkelit dengan alasan-alasan pragmatis. Apabila tidak bisa membangun smelter, maka sebaiknya pengusaha nasional atau swasta lain yang membangunnya.

Di sisi lain, ia melihat perusahaan melakukan hal tersebut untuk tidak mengganggu bisnis smelter tembaga Freeport di Amerika Serikat dan Spanyol. Karena itu, ia ragu pembangunannya dapat terealisasi tepat waktu. “Seharusnya alasan Freeport tak mau bangun smelter bisa menjadi dalih pemerintah tidak memperpanjang kontrak,” ucapnya.

Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli berpendapat klaim kerugian US$ 300 juta yang Freeport klaim harus dipelajari dengan detail. Pemerintah bisa saja memberikan insentif apabila diperlukan untuk merealisasikan smelter tersebut. "Apakah ada hal-hal yang menambah beban biaya pembangunan smelter tersebut atau lainnya," kata dia.

Berdasarkan laporan dari Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM, progress pembangunan pabrik pemurnian Freeport baru mencapai 5,86%. Kegiatan konstruksinya saat ini terpengaruh dampak pandemi Covid-19. Pasokan barang dan tenaga kerjanya terganggu karena terjadi pembatasan mobilitas orang di beberapa wilayah terkait proyek tersebut.

Sebagai informasi, Freeport telah beroperasi di Indonesia sejak 1973. Pasca divestasi 21 Desember 2018, sebanyak 51% saham perusahaan tambang emas dan tembaga itu dikuasai negara.

Freeport Indonesia merupakan perusahaan tambang emas terbesar di dunia. Cadangan mineralnya diperkirakan mencapai US$ 161,15 miliar. Jumlah itu terdiri dari tembaga sebesar 38,6 miliar juta pon, emas 33,8 juta ons, dan perak 152,6 juta ons.

Volume penjualan tembaga dan emasnya pada semester I-2020 mengalami penurunan. Hal ini berlawanan dengan kinerja produksinya yang justru meningkat.

Produksi tembaga Freeport mencapai 321 juta pon, naik 18,88% dibandingkan semester pertama tahun lalu. Untuk produksi emasnya naik 7,91% menjadi 314 ons.

Freeport Berkomitmen Bangun Smelter

Saat dikonfirmasi mengenai hal tersebut Vice President Corporate Communication Freeport Indonesia Riza Pratama menyebut pihaknya tetap berkomitmen untuk membangun smelter. Perusahaan sedang mengajukan penundaan proyek karena terdampak pandemi corona. "Perusahaan bersama kontraktor bekerja sama dengan pemerintah (ESDM) sedang melakukan adjustment yang diperlukan," ujarnya.

Sekretaris Perusahaan Inalum atau MIND ID Rendi Witular sebelumnya menyebut kemajuan pembangunan smelter Freeport hingga Januari 2020 mencapai 4,88%, sedikit lebih tinggi dari rencana 4,08%. “Freeport telah menyelesaikan tahapan front end engineering design (FEED) dan pematangan lahan proyek, serta tahap memulai aktifitas advance detail engineering," kata dia beberapa waktu lalu.

Namun, dalam enam bulan terakhir ada kegiatan yang terkait persiapan dan pembangunan yang terhambat atau terbengkalai sama sekali. Hal ini mengakibatkan pencapaian kemajuan pembangunan smelter di Gresik untuk periode hingga Juli 2020 baru 5,86% atau tidak memenuhi target 10,5%.

Freeport pun secara resmi telah melayangkan surat permohonan penundaan kepada Kementerian ESDM sejak April lalu. Permohonan ini disikapi pemerintah dengan langsung melakukan kunjungan di awal September ini ke proyek tersebut.

Seusai melakukan kunjungannya, Menteri ESDM Arifin Tasrif justru meminta Freeport segera menyelesaikan proyek tersebut. "Saya berharap smelter PT Freeport ini bisa segera selesai. Kami akan terus mendorong karena jika ini selesai, maka dapat mendorong industri hilirnya berkembang," ucapnya.

Reporter: Verda Nano Setiawan
Editor: Sorta Tobing

Video Pilihan

Artikel Terkait