Komisi VII DPR Tolak Rencana Penghapusan BBM Premium pada Januari 2021

Kebijakan penghapusan bahan bakar minyak jenis Premium di wilayah Jawa, Madura, dan Bali diperkirakan akan semakin menekan perekonomian masyarakat yang sedang terdampak pandemi Covid-19.
Image title
Oleh Verda Nano Setiawan
23 November 2020, 18:18
dpr, penghapusan premium, bbm, kementerian esdm
Donang Wahyu|KATADATA
Ilustrasi. Rencana penghapusan Premium di wilayah Jawa, Madura, dan Bali per 1 Januari 2020 mendapat penolakan dari anggota Komisi VII DPR.

Rencana penghapusan bahan bakar minyak atau BBM jenis Premiun pada Januari 2021 mendapat penolakan dari DPR. Anggota Komisi VII DPR Mulyanto berpendapat kebijakan itu akan semakin menekan perekonomian masyarakat yang sedang terdampak pandemi Covid-19.

Pemerintah sebaiknya menyiapkan bahan bakar pengganti Premium, dengan harga serupa, sebelum menghapusnya. “Ketika harga minyak anjlok, BBM tidak turun. Sekarang tiba-tiba mau dihapus,” ujarnya dalam rapat kerja bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Senin (23/11).

Menanggapi hal itu, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan rencana menghapus Premium di wilayah Jawa, Madura, dan Bali alias Jamali bukan dari kementeriannya. Karena itu, pihaknya belum mengeluarkan pernyataan apapun terkait rencana dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tersebut.

Pemerintah berkomitmen menekan emisi karbon dengan mendorong pemakaian BBM beroktan tinggi. Karena itu, ia mendorong Pertamina memberi diskon untuk Pertalite yang angka oktanya lebih tinggi daripada Premium. “Sementara ini situasinya masih biasa. Alokasi tahun depan tetap kami penuhi,” ujar Arifin.

Konsumsi Premium Terus Turun

Wacana penghapusan premium pada Januari 2021 santer terdengar. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) MR Karliansyah mengatakan penghapusan ini akan menurunkan emisi gas buang kendaraan bermotor. "Dapat dipastikan kualitas udara akan makin membaik," katanya pada pekan lalu.

KLHK pun telah bertemu dengan Pertamina terkait rencana tersebut. Namun, Karliansyah enggan menjabarkan detail pembicaraan kedua pihak.

Aturan penerapan BBM ramah lingkungan tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 20 Tahun 2017 tentang Penerapan Bahan Bakar Standar Euro 4. Dalam aturan ini tertulis standar baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor harus sesuai Euro 4, yaitu memiliki research octane number atau RON 95.

Pemerintah awalnya menargetkan penghapusan Premium pada 2019. Namun, rencana ini batal di tengah jalan karena bertepatan pula dengan tahun pemilihan presiden.

Pertamina juga sudah melakukan upaya agar masyarakat segera beralih dari Premium beroktan 88 ke Pertalite beroktan 90. Salah satu caranya dengan memberikan promo atau diskon melalui program Langit Biru yang pemerintah canangkan sejak 24 tahun lalu.

Di saat yang sama, Pertamina akan terus mengedukasi konsumen untuk menggunakan BBM ramah lingkungan dan yang lebih berkualitas. Langkah ini juga akan berdampak positif bagi mesin kendaraan konsumen dan kualitas udara.

Secara umum, konsumsi Premium dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Khusus di wilayah Jamali persentasenya di bawah 14% dari total konsumsi BBM. Artinya, minat masyarakat terhadap BBM dengan nilai oktan alias RON tinggi sudah semakin baik.

Targetnya, penjualan Premium akan turun hingga 2024. Sebaliknya, konsumsi Pertamax akan digenjot dan targetnya bakal mencapai 29,9 ribu kiloliter di 2024.

Reporter: Verda Nano Setiawan
Editor: Sorta Tobing

Video Pilihan

Artikel Terkait