Gairahkan Industri Hulu, SKK Migas Siapkan 1.481 Paket Pengadaan

Nilai paket tersebut meningkat 26% dibandingkan realisasi 2020. Kenaikannya bertujuan untuk mempertahankan tingkat produksi migas.
Image title
19 Januari 2021, 18:56
Pertamina menyatakan melakukan efisiensi sebelum mengambil alih blok Mahakam seperti biaya pengeboran sumur dan catatan waktu pengeboran dipercepat. Suasana di Lapangan Senipah, Peciko dan South Mahakam (SPS) blok Mahakam, Kutai Kartanegara, Rabu (27/12/2
Arief Kamaludin|KATADATA
Ilustrasi proyek migas. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi alias SKK Migas telah menyiapkan 1.481 paket pengadaan untuk proyek hulu migas pada tahun ini.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi alias SKK Migas telah menyiapkan sejumlah paket pengadaan untuk proyek hulu migas pada tahun ini.  Ada 1.481 paket disiapkan dengan nilai pengadaan sebesar US$ 6,085 miliar atau sekitar Rp 85,5 triliun.

Pelaksana Tugas Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Susana Kurniasih mengatakan nilai paket tersebut meningkat 26% dibandingkan realisasi 2020. Kenaikannya bertujuan untuk mempertahankan tingkat produksi migas.

“Peningkatannya menggembirakan karena menunjukkan investor masih melihat peluang industri hulu migas dalam jangka panjang,” kata Susana kepada Katadata.co.id, Selasa (19/1).

Target akhir dari proyek migas tahun ini adalah mendorong perekonomian nasional. Setiap pembelanjaan US$ 1 miliar atau Rp 14 triliun di industri ini akan menghasilkan output ekonomi sebesar US$ 1,6 miliar atau Rp 22,5 triliun. 

Kontribusinya juga termasuk penambahan produk domestik bruto atau PDB yang mencapai US$ 700 juta atau Rp 9,8 triliun. Lalu, ada pula peningkatan dari pendapatan daerah, misalnya dana bagi hasil atau DBH migas. 

Realisasi capaian komitmen tingkat komponen dalam negeri atau TKDN pada 2020 dari sektor ini sebesar 57%. Angkanya akan serupa dengan target 2021. Kontraktor kontrak kerja sama alias KKKS yang memakai skema gross split tidak masuk dalam data pengadaan ini. Regulasi pembelajaannya tidak perlu melalui koordinasi atau persetujuan SKK Migas.

Dari 1.481 paket tender yang disiapkan, paket pengadaan di bawah US$ 1 miliar sebanyak 437 paket dan bernilai US$ 246,5 miliar atau Rp 3,5 triliun. Lalu, paket pengadaan antara US$ 1 juta hingga US$ 5 juta sebanyak 581 paket senilai US$ 1,785 miliar atau Rp 25,1 triliun. 

Untuk paket pengadaan di atas US$ 5 juta sebanyak 193 paket senilai US$ 6,068 miliar atau sekitar Rp 85,5 triliun. Nilai paket pengadaan terbesar ada di Pertamina Hulu Mahakam (PHM) sebesar US$ 1,484 miliar atau Rp 20,8 triliun. Sedangkan jumlah paket pengadaan terbanyak ada di KKKS Pertamina EP sejumlah 627 paket pengadan.

Tekanan Berat Industri Hulu Migas

Industri hulu migas dalam tekanan berat. Kinerja lapangan tua terus mengalami penurunan. Tanpa eksplorasi baru, produksinya sudah pasti akan turun.

Belum cukup sampai di situ, pandemi Covid-19 muncul. Banyak perusahaan energi internasional mengerem belanja modalnya. Investasi migas secara global tahun lalu turun 30%. 

Indonesia masih cukup beruntung. Data SKK Migas menunjukkan investasi 2020 hanya turun 20%. Namun, banyak proyek besar yang masih terhambat pengerjaannya.

Masalah lainnya adalah sektor ini harus menghadapi persaingan ketat dari energi baru terbarukan atau EBT. BP, Shell, dan Total sudah menyatakan komitmennya untuk melakukan transisi tersebut dari energi fosil.

Dengan kondisi itu pemerintah perlu memperbaiki regulasi secara radikal. Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas) Moshe Rizal mengatakan masih ada harapan di sektor hulu migas.

Potensi Indonesia masih sangat besar. Pemerintah perlu mengemasnya menjadi menarik di mata investor. “Buat investor nyaman dengan memberikan kepastian hukum dan pengembalian investasinya,” kata Moshe pekan lalu. 

Insentif-insentif menarik perlu pemerintah berikan. Moshe juga mendorong pemerintah agar tidak ikut campur terkait teknis pengembangan dan pengelolaan lapangan migas. 

Investor mengharapkan perizinan dan persetujuan rencana kerja dan budget dapat dipermudah. “Lalu, SKK Migas sifatnya hanya bertugas memantau agar para kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) tidak keluar dari aturan,” ucapnya. 

 

Reporter: Verda Nano Setiawan
Editor: Sorta Tobing
Video Pilihan

Artikel Terkait