Siapa Untung dari Rencana Masuknya Swasta ke Bisnis Transmisi Listrik?
- Rencana swasta masuk ke bisnis transmisi listrik masih menunggu RUPTL 2021-2030.
- Tanpa subsidi, harga listrik dari transmisi swasta berpotensi lebih mahal ketimbang milik PLN.
- Selama ini bisnis transmisi tidak menarik karena investasinya besar, marginnya kecil, dan pengembalian modalnya lama.
Pemerintah berencana membuka pintu untuk swasta masuk ke bisnis transmisi listrik. Langkah ini bertujuan untuk meringankan beban keuangan perusahaan setrum pelat merah alias PLN. Cara tersebut juga akan membuat produksi listrik berlebih dapat tersalurkan ke daerah yang masih kekurangan.
Guna merealisasikannya, pemerintah tengah menggodok regulasi yang sesuai. Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jisman Hutajulu mengatakan rencana itu masih menunggu finalisasi rencana umum penyediaan tenaga listrik atau RUPTL 2021-2030.
Drafnya saat ini masih ada di PLN untuk direvisi. “Kami akan keluarkan dulu RUPTL-nya. Nanti akan terlihat mana yang dapat didorong ke swasta,” katanya kepada Katadata.co.id, Jumat (5/2).
Pemerintah sekarang mengejar agar acuan penyediaan tenaga listrik itu segera rampung. “Tenggatnya sampai pertengahan Februari. Evaluasi, lalu masuk substansi,” ucap Jisman.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana sebelumnya menyebut pembangunan jaringan transmisi selama ini dibebankan kepada PLN. Padahal, keuangan perusahaan sangat terbatas. “Karena itu, kenapa tidak dibuka untuk swasta," ujarnya beberapa waktu lalu.
Transmisi, menurut dia, cukup penting dalam mengatasi kelebihan pasokan dan dapat menyeimbangkan biaya pokok produksi (BPP) listrik. Bahkan energinya dapat diekspor ke luar negeri.
Grafik Databoks di bawah ini menampilkan panjang jaringan transmisi listrik PLN sepanjang 2010-2019.
Dalam RUPTL 2019-208 tertulis rencana pembangunan pembangkit listrik akan mencapai 56.395 megawatt. Target bauran energi terbarukan mencapai 23% di 2025. Lalu, total pembangunan jaringan transmisi mencapai 57.293 ribu kilometer sirkuit (kms).
Peran swasta selama ini hanya di pembangunan pembangkit listrik saja. Dalam RUPTL itu, produsen listrik swasta atau IPP mencapai 60% dari target penambahan kapasitas 56,4 ribu megawatt
Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan pada tahun lalu tak mencapai target karena pandemi Covid-19. Rida sempat menyebut, penambahan pembangkit hanya sebesar 2.866,6 mengawatt atau 55% dari target 5.209,48 megawatt.
Lalu, realisasi pembangunan transmisi hanya 2.648 kilometer sirkuit. Angkanya sekitar 59% dari patokan awal 4.459,6 kilometer sirkuit.
Harga Listrik Transmisi Swasta Lebih Mahal?
Guru besar Fakultas Teknik Elektro Universitas Indonesia Profesor Iwa Garniwa menilai sah-sah saja pemerintah mendorong swasta masuk bisnis transmisi. Namun, ia pesimistis rencana ini bakal disambut dengan cepat oleh para investor.
Apabila tidak ada kepastian pengguna dari transmisi tersebut dan berapa jumlah energi minimal yang tersalur akan sulit menarik swasta masuk. "Hal ini terkait dengan biaya pengembalian modal," ucapnya.
Ia lebih setuju transmisi dikuasai oleh perusahaan pelat merah. Alasannya, listrik memiliki nilai strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Keberadaannya harus terjaga dengan baik, begitu pula dengan harganya. Pemerintah sebaiknya mendorong peran badan usaha milik negara (BUMN) lain masuk ke bisnis transmisi ketimbang swasta.
