Asosiasi Tambang Usul Tarif Progresif Royalti Batu Bara, Maksimal 20%

Menurut Direktur Eksekutif APBI Hendra Sinadia, jika tarif ditetapkan sangat tinggi, maka produsen batu bara akan kesulitan menutup biaya produksi dan royalti.
Image title
9 Februari 2021, 18:42
apbi, batu bara, minerba, pertambangan, uu minerba, royalti batu bara
ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan/foc.
APBI mengusulkan tarif royalti batu bara naik dari 13,5% menjadi 14% hingga maksimal 20%.

Pemerintah tengah mempersiapkan peraturan pemerintah perpajakan untuk sektor usaha batu bara. Salah satu isinya mengatur tentang royalti atau dana hasil produksi batu bara (DHPB).

Aturan itu terutama untuk pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) yang akan diperpanjang menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Para pelaku usaha mengusulkan tarifnya 14% hingga maksimal 20%. 

Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) sepakat pemberlakuan tarif royalti secara berjenjang atau progresif. Angkanya disesuaikan dengan level atau tingkat harga tertentu dengan mempertimbangkan harga komoditas yang fluktuatif. 

Direktur Eksekutif APBI Hendra Sinadia mengatakan besaran royalti itu sebaiknya melihat peningkatan penerimaan negara dan kondisi perusahaan batu bara, terutama ketika harganya turun. “Jika tarifnya ditetapkan sangat tinggi, maka produsen batu bara akan kesulitan menutup biaya produksi dan royalti,” katanya Katadata.co.id, Selasa (9/2).

Pemegang IUPK operasi produksi (OP) perpanjangan PKP2B adalah perusahaan pertambangan yang beroperasi lebih dari 20 tahun, bahkan ada yang hampir 30 tahun. Ada tiga karakteristik tambangnya.

Pertama, sebaran cadangan batu baranya mulai terbatas sehingga sulit memilih lokasi yang ekonomis. Kedua, cadangannya lebih dalam dan jauh sehingga semakin besar biaya produksinya. Ketiga, lokasi pembuangan lapisan tanah penutupnya semakin jauh dan butuh biaya tinggi juga. 

Kondisi itu merupakan proses alami. Biaya produksi semakin tinggi seiring dengan kondisi tambang yang menurun. Namun, harga jual batu bara tidak berhubungan dengan hal tersebut, tapi mengikuti pergerakan indeks global dan acuan pemerintah.

Artinya, risiko usaha yang ditanggung pemegang IUPK, menurut Hendra, sangat tinggi. Cadangan batu bara yang masih berada di lapisan bawah, yag semula masih ekonomis untuk ditambang, menjadi tidak ekonomis lagi akibat tingginya royalti. Hal ini pun menyebabkan cadangan batu bara akan menurun. 

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang mineral dan batu bara (minerba), pemerintah akan menaikkan tarif royalti PKP2B yang diubah statusnya menjadi IUPK OP. Tarif yang lama sekitar 13,5%. Kenaikan ini bertujuan untuk menambah penerimaan negara sambil tetap memperhatikan kepentingan pelaku usaha. 

Pendapatan minerba tersebut  81% dari total pendapatan sumber daya nonmigas yang mencapai Rp 30,98 triliun pada 2019. Penerimaan  lainnya berasal dari sektor kehutanan Rp 4,51 triliun, perikanan Rp 625 miliar, dan panas bumi Rp 878 miliar.

 

Sembilan Insentif untuk Hilirisasi Batu Bara

Untuk mengurangi ketergantungan impor liquefied petroleum gas (LPG) alias elpiji proyek hilirisasi batu bara pun menjadi tumpuan. Produk akhir dari proyek ini adalah bahan bakar bernama dimethyl ether atau DME. 

Guna merealisasikan program tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana menabur sembilan insentif. Pertama, pemberian royalti hingga 0% bagi perusahaan tambang batu bara yang melakukan hilirisasi. Hal ini pun tertuang dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja. 

Kedua, formula harga khusus batu bara untuk gasifikasi. Ketiga, masa berlaku izin usaha pertambangan (IUP) sesuai umur ekonomis proyek gasifikasi. Keempat, pemberian tax holiday.

Kelima, pembebasan pajak pertambahan nilai atau PPN jasa pengolahan batu bara menjadi gas alam sintetis atau syngas sebesar 0%. Keenam, pembebasan PPN untuk tahapan perancangan, pengadaan, dan konstruksi (EPC) yang memakai kandungan lokal. 

Ketujuh, harga patokan produk gasifikasi seperti harga patokan DME. Kedelapan, pengalihan sebagian subsidi elpiji ke DME sesuai porsi yang disubstitusi. Dan terakhir, adanya kepastian pihak yang menyerap atau offtaker produk tersebut.

Kementerian ESDM bersama Kementerian Keuangan masih membahas kesembilan insentif itu. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani sempat mengatakan saat ini pemerintah tengah mempersiapkan regulasi turunan dari UU Cipta Kerja tersebut.

Bentuk dan jenis ketentuan insentif masih akan dibahas setelah arah regulasinya ditetapkan terlebih dahulu oleh pemerintah. "Untuk detailnya masih akan dibicarakan secara komprehensif, termasuk regulasinya," kata dia kepada Katadata.co.id pada pertengahan Desember lalu.

Reporter: Verda Nano Setiawan
Editor: Sorta Tobing

Video Pilihan

Artikel Terkait