Relaksasi Izin Ekspor Mineral Disebut Tak Hanya Untungkan Freeport
Pemerintah mengeluarkan relaksasi aturan ekspor mineral logam. Kebijakan ini bahkan berlaku untuk perusahaan tambang yang belum menyelesaikan komitmen pembangunan fasilitas pemurnian dan pengolahan alias smelter.
Bersamaan dengan relaksasi itu, pemerintah tetap memberikan denda administratif atas keterlambatan melakukan progres smelter. Dendanya mencapai 20% dari pendapatan tahun berjalan.
PT Freeport Indonesia disebut-sebut yang paling mendapat keuntungan dari kebijakan ini. Penyebabnya, perusahaan baru menyelesaikan sekitar 5% pembangunan smelter-nya dari target 10% pada tahun lalu.
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa berpendapat pemberian relaksasi itu tidak lepas dari upaya menambal penerimaan negara. Selama pandemi Covid-19, penerimaan dari pajak mengalami tekanan karena aktivitas ekonomi yang turun.
Pemerintah juga berusaha mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang selama ini didominasi dari batu bara. Untuk mineral, produksi yang paling besar adalah nikel dan bauksit. Sedangkan Freeport menambang tembaga dan emas. “Jadi, tidak hanya Freeport yang diuntungkan,” kata Fabby kepada Katadata.co.id, Selasa (23/3).
Juru bicara Freeport Indonesia Riza Pratama mengatakan realisasi kemajuan fisik smelter tidak mencapai target karena dampak pandemi Covid-19. Pemerintah dan Freeport sedang mendiskusikan aktivitas pembangunan mana saja yang tertunda.
Perusahaan tetap berkomitmen memberi nilai tambah produksi tambangnya. “Kami juga terus berdiskusi dengan pemerintah untuk merealisasikan rencana produksi dan kontribusi Freeport, termasuk bea keluar ekspor,” ujar Riza.
