Penerima Subsidi Listrik Disisir, 14,7 Juta Pelanggan Tak Masuk Daftar

PLN dan Kementerian Sosial sedang melakukan pemadanan data penerima subsidi listrik. Dari penyisiran awal, hanya 9,3 juta pelanggan saja yang seharusnya menerima bantuan tersebut.
Image title
7 Juni 2021, 12:08
subsidi listrik, pln, kementerian esdm
ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/pras.
Ilustrasi subsidi listrik.

Sebanyak 14,7 juta dari total 24 juta pelanggan listrik 450 Volt Ampere (VA) penerima subsidi tidak masuk dalam daftar data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial. Artinya, hanya 38,75% atau 9,3 juta pelanggan saja yang seharusnya menerima bantuan listrik dari pemerintah. 

Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Bob Syahril mengatakan saat ini perusahaan terus bekerja sama dengan Kementerian Sosial dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Koordinasi dilakukan terutama untuk melakukan pemadanan data PLN dan Kemensos. "Jumlah pelanggan 450 VA saat ini adalah 24 juta. Namun, dari data DTKS hanya sekitar 9,3 juta," kata dia kepada Katadata.co.id, Senin (7/6).

PLN terus memperbarui data per 2020. Hingga kini ada tambahan 1,5 juta pelanggan yang akan selesai pada update pemadanan data di akhir Juni 2021.

Advertisement

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengatakan akan kembali menyisir data penerima subsidi listrik pelanggan golongan 450 VA. Daftar pelanggan kurang mampu yang menerima subsidi listrik selama ini dinilai belum akurat.

Kondisi tersebut terjadi lantaran tidak sepadannya data mengenai kelompok masyarakat yang kurang mampu antara Kemensos dan PLN. “Tidak seluruh pelanggan 450 VA tercantum dalam DTKS, artinya di luar itu tidak layak menerima subsidi,” ujar  Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana.

Opsi penyisiran pelanggan 450 VA masih dalam proses diskusi bersama Komisi VII DPR sehingga belum ada keputusan terkait kebijakannya. Namun, Rida memastikan pemerintah telah menyiapkan data pelanggan yang berhak menerima subsidi listrik.

“Yang paling menjadi penentu adalah akurasi atau validitas data DTKS. Suka atau tidak suka, itu yang menjadi acuannya,” ucap Rida.

Pemerintah, ia pastikan, tidak ada niat untuk menurunkan anggaran subsidi listrik. Verifikasi data diperlukan agar penerima subsidinya lebih tepat sasaran.

Reporter: Verda Nano Setiawan
Editor: Sorta Tobing
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait