LIPI Sarankan Tiga Cara Turunkan Emisi Karbon
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan menurunkan emisi karbon. Hal ini sesuai dengan komitmen pada kesepakatan Paris Agreement, yaitu mencapai bauran energi terbarukan (EBT) sebesar 25% pada 2025.
Peneliti Pusat Penelitian Ekonomi LIPI Maxensius Tri Sambodo mengatakan bahwa hingga saat ini upaya pemerintah mencapai target bauran EBT masih belum optimal. "Sepertinya fokus pemerintah untuk EBT masih setengah hati ya, tidak serius," kata dia pada "Seminar Energi" di kantor pusat LIPI, Jakarta, Jumat (1/3).
Berdasarkan data LIPI pada 2004, pembangunan pembangkit EBT mencapai 16,35 gigawatt (GW). Dari angka itu, PLN membangun 12,1 GW, sisanya produsen listrik swasta (IPP).
Di tahun yang sama, pembangunan energi fosil mencapai 103,8 GW. Perusahaan setrum negara mendirikan 84,1 GW pembangkit dan IPP mencapai 19,7 GW.
Pada 2017, pembangkit EBT yang dibangun naik sebanyak 32 GW. Namun, angka itu masih lebih jauh dibandingkan pembangunan pembangkit fosil yang mencapai 222,6 GW.
Maxensius menganjurkan tiga solusi untuk masalah ini. Pertama, pemerintah perlu mengembangkan jaringan listrik pintar (smart grid). Teknologi tersebut dapat mengakomodir peran pembangkit listrik EBT dengan optimal.
