PM Suga Targetkan Jepang Bebas Karbon di 2050

PM Suga tidak memberikan rincian bagaimana negaranya bebas karbon di 2050. Pernyataannya memberi sinyal nuklir akan kembali mendapat peran besar dalam pasokan energi Jepang.
Image title
Oleh Sorta Tobing
27 Oktober 2020, 13:43
jepang, target bebas karbon, emisi karbon, perubahan iklim
ANTARA FOTO/REUTERS/Kim Kyung-Hoon/hp/cf
Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga memberikan pidato kebijakannya yang pertama di Tokyo, Jepang, Senin (26/10/2020). Dalam pidatonya, ia menargetkan Negeri Sakura bebas karbon pada 2050.

Jepang menargetkan menjadi negara netral karbon pada 2050. Pada pidato kebijakan perdananya, Perdana Menteri Yoshihide Suga mengatakan pemerintahannya akan melakukan pendekatan lebih berani dalam menangani perubahan iklim.

Aksi untuk merespon isu pemanasan global tidak lagi menjadi kendala bagi pertumbuhan ekonomi. “Kami akan mewujudkan masyarakat dekarbonisasi,” ucapnya, Senin (26/10).

Selama ini Negeri Sakura berada di bawah tekanan internasional untuk memperkuat komitmen iklimnya. Awalnya, Jepang hanya berkomitmen mengurangi 80% emisi karbonnya pada 2050 dan mencapai netral karbon secepat mungkin pada paruh kedua abad ini.

Pergeseran kebijakan ini membawa negara dengan perekonomian terbesar ketiga di dunia itu sejalan dengan target Uni Eropa. Tiongkok baru-baru ini pun mengumumkan akan bebas karbon pada 2060.

Melansir dari The Guardian, banyak analis meragukan kemampuan Jepang mencapai tujuan itu. Pasalnya, negara itu telah lama bergantung pada bahan bakar fosil, seperti batu bara dan gas. Publik pun tak lagi mendukung pemakaian nuklir setelah peristiwa kebocoran pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi pada 2011.

Dalam rencana yang pemerintah tetapkan pada 2018, sebanyak 22% hingga 24% bahan bakar Jepang berasal dari energi terbarukan, 20% hingga 22% tenaga fosil, dan 56% bahan bakar fosil.

Suga, yang mengganti Shinzo Abe pada pertengahan September lalu, tidak memberikan rincian bagaimana negaranya mengurangi emisi karbon. Pemerintahannya berjanji akan lebih banyak memakai energi terbarukan dan memprioritaskan keselamatan. Pernyataan ini memberi sinyal nuklir akan kembali mendapat peran besar dalam pasokan energi negaranya.

Pemerintahannya juga akan mempercepat penelitian dan pengembangan baterai surya dan daur ulang kabron. “Secara mendasar, kami akan mengubah ketergantungan jangka panjang Jepang pada energi berbahan bakar batu bara,” ucap Suga.

Jepang sebagai penghasil emisi karbondioksida terbesar keenam di dunia telah berjuang menguranginya sejak krisis Fukushima 2011. Puluhan reaktor nuklir terpaksa mereka tutup. Pemakaian energi fosil untuk menyalakan pembangkit listriknya jadi meningkat.

Greenpeace Jepang menyambut baik komitmen Suga terhadap netralitas karbon, tetapi seharusnya tidak ada peran tenaga nuklir. “Hampir 10 tahun setelah Fukushima kami masih menghadapi konsekuensi bencana dari tenaga nuklir,” ucap direktur eksekutif kelompok tersebut, Sam Annesley.

Warisan radioaktif tersebut, menurut Greenpeace, menunjukkan energi nuklir tidak memiliki tempat di masa depan untuk energi ramah lingkungan dan berkelanjutan. Apabila ingin mencapai netral karbon pada 2050, negara itu harus memakai 50% listriknya dari energi terbarukan pada 2030.

Langkah Ambisius Tiongkok Bebas Karbon di 2060

Para pemimpin Tiongkok mulai membahas langkah ambisius untuk mengatasi perubahan iklim. Pada sidang pleno kemarin, Senin (26/10), pemerintah akan menyelesaikan rencana pembangunan nasional yang baru untuk lima tahun ke depan.

Presiden Tiongkok Xi Jinping berjanji untuk membawa negaranya menjadi netral karbon pada 2060. Hal ini pun telah ia sampaikan di depan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada September lalu. Sinyal yang menunjukkan Negeri Manufaktur itu akan mengalami perubahan sistematis untuk strategi ekonomi dan politiknya.

Departemen pemerintah yang melakukan penyusunan rencana itu dijadwalkan menyelesaikan draf pertama pada April 2021. Mantan pejabat tinggi soal iklim Tiongkok Xie Zhenhua mengatakan kepada Reuters target baru itu membuat semua sektor harus melakukan penyesuaian.

Proyek-proyek pembangunan pembangkit listrik bertenaga batu bara Negeri Panda kemungkinan terkena dampak paling besar. Pasalnya, untuk mencapai target netral karbon, pemakaian batu bara harus turun dari 58% dari total seluruh pembangkit listriknya menjadi hanya 50% pada 2025. “Saat ini setiap tingkat pemerintahan sibuk mengerjakan Rencana Lima Tahun ke-14,” kata Associate Director David C Lam Institute for East-West Studies Kevin Lo, dikutip dari Reuters.

He Jiankun, Wakil Direktur Komite Ahli Nasional untuk Perubahan Iklim, mengatakan Beijing harus membatasi emisi dan bahkan mencapai "pertumbuhan negatif" dalam konsumsi batu bara pada 2025. Tiongkok juga perlu berhenti membangun dan mendanai pembangkit listrik tenaga batu bara. Langkah ini akan mempengaruhi 300 gigawatt (GW) proyek yang sedang berjalan.

Editor: Sorta Tobing

Video Pilihan

Artikel Terkait