Geo Dipa Usulkan Pembentukan Holding BUMN Panas Bumi

Geo Dipa menargetkan kapasitas pembangkit listrik tenaga panas buminya mencapai 1.500 megawatt pada 2030.
Image title
26 November 2020, 19:19
panas bumi, geothermal, pembangkit listrik panas bumi, smi, geo dipa
ANTARA FOTO/ANIS EFIZUDIN
Ilustrasi. PT Geo Dipa mengusulkan pembentukan holding panas bumi untuk menciptakan pasar yang lebih stabil.

Pembentukan holding panas bumi diperkirakan dapat menciptakan pasar yang lebih stabil. Direktur Utama PT Geo Dipa Riki Firmandha Ibrahim berpendapat keberadannya dapat menurunkan risiko eksplorasi.

Selama ini pengembangan geothermal cenderung lambat karena risikonya yang tinggi. “Manfaat dari holding itu sudah pasti membuat kita tidak lagi berpijak pada permintaan dan pasokan tapi demand creation,” kata dia dalam The 9th Indonesia EBTKE Virtual Conference and Exhibition 2020, Kamis (26/11).

Hingga 2050 sektor panas bumi akan memegang peranan penting dalam pengembangan energi baru terbarukan atau EBT di Indonesia. Geo Dipa pun berkomitmen menambah kapasitas pembangkit listrik panas bumi alias PLTP hingga 410 megawatt (MW) dalam lima tahun ke depan. Perusahaan menargetkan kapasitas pembangkitnya mencapai 1.500 megawatt pada 2030.

Ia mengatakan tiga perusahaan pelat merah atau BUMN energi dapat berkongsi membentuk holding panas bumi yang kokoh. Ketiganya adalah PLN, Geo Dipa, dan Pertamina. Dengan begitu, posisi PLN sebagai pembeli pun akan lebih menguntungkan dan kuat.

Tak hanya itu, dengan adanya holding, sinergi antar-Kementerian juga akan lebih efisien. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengurus bagian teknis. Lalu, Kementerian BUMN menaungi Pertamina dan PLN. Terakhir, Kementerian Keuangan sebagai pemegang saham Geo Dipa. "Indonesia dapat menjadi leader pengembangan EBT dari sektor panas bumi global," kata dia.

Dua Mekanisme Pendanaan untuk Sektor Panas Bumi

Guna menggenjot potensi panas bumi, pemerintah sendiri menyiapkan dua mekanisme pendanaan. Langkah ini untuk mengurangi risiko yang ditanggung perusahaan dalam menggarap sumber energi terbarukan tersebut.

Direktur Panas Bumi Kementerian ESDM Ida Finahari Nurhayatin mengatakan, dua mekanisme pendanaan itu adalah pembiayaan infrastruktur sektor panas bumi (PISP) dan geothermal resource risk mitigation (GREM).

Sumber dana PISP berasal dari anggaran negara dan saat ini telah dijalankan oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI. Untuk GREM merupakan gabungan dari berbagai pendanaan seperti pinjaman Bank Dunia, Clean Technology Fund (CTF), Green Climate Fund (GCF), termasuk PISP.

Namun, mekanisme GREM belum dapat dijalankan saat ini. "Masih dibahas oleh Bank Dunia, Kementerian Keuangan dan Sarana Multi Infrastruktur," kata dia. Pemerintah juga akan tetap membiayai program pengeboran sumur eksplorasi panas bumi untuk menurunkan risiko pengembang.

Kementerian ESDM berencana melakukan eksplorasi panas bumi di 20 wilayah pada 2020-2024. Total kapasitas yang akan dikembangkan mencapai 683 MW. Gunung Galunggung, Jawa Barat memiliki porsi pengembangan paling besar, yakni 110 MW. Eksplorasi ini bertujuan meningkatkan bauran energi terbarukan dari panas bumi hingga 23%, dari sebelumnya hanya 9%.

 

Reporter: Verda Nano Setiawan
Editor: Sorta Tobing

Video Pilihan

Artikel Terkait