Dilantik Presiden, Biden Langsung Kembalikan AS ke Perjanjian Paris

Biden juga memerintahkan badan-badan federal untuk meninjau kembali lebih dari 100 peraturan lingkungan yang dilemahkan atau dibatalkan pendahulunya, Donald Trump.
Image title
Oleh Sorta Tobing
21 Januari 2021, 11:20
Callaghan O'Hare Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Ibu Negara Jill Biden melambaikan tangan ke keramaian saat mereka menuju Gedung Putih setelah pelantikan presiden 2021, di Washington, Amerika Serikat, Rabu (20/1/2021).
ANTARA FOTO/REUTERS/Callaghan O'Hare/hp/cf
Presiden Amerika Serikat Joe Biden membawa negaranya kembali masuk ke Perjanjian Paris usai dilantik pada Rabu (20/1).

Dalam hitungan jam setelah pelantikannya, Presiden Amerika Serikat Joseph R Biden Jr alias Joe Biden langsung menyetujui negaranya kembali ke perjanjian iklim Paris atau Paris Agreement. Selain itu, ia juga memerintahkan badan-badan federal untuk meninjau kembali lebih dari 100 peraturan lingkungan yang dilemahkan atau dibatalkan pendahulunya, Donald Trump

Sejak kampanyenya, presiden AS ke-46 itu memang menyatakan penanganan krisis iklim sebagai prioritas utamanya. “Kami akan memerangi perubahan iklim dengan cara yang belum pernah dilakukan sebelumnya,” ucap Biden di Ruang Oval, Gedung Putih, Rabu malam waktu setempat (20/1), dikutip dari New York Times

Langkah pertamanya ini baru tindakan eksekutif. “Kami akan membutuhkan undang-undang agar lebih banyak yang dapat kami lakukan,” katanya. 

Para pemimpin negara lain memuji keputusan Biden. Hal ini menjadi sinyal kuat AS, sebagai penyumbang pemanasan global terbesar sepanjang sejarah, akan kembali memulihkan tatanan internasional. “Selamat datang kembali ke Perjanjian Paris!” cuit Presiden Paris Emmanuel Macron dalam akun Twitter-nya.  

Di bawah Perjanjian Paris, hampir 200 negara berjanji mengurangi emisi karbonnya untuk mencegah perubahan iklim yang merusak bumi. Biden semalam menandatangani surat yang ditujukan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Inilah proses awal 30 hari membawa AS kembali ke perjanjian tersebut. 

Para analis berpendapat tindakan itu harus segera diikuti serangkaian kebijakan domestik yang agresif. Misalnya, langkah penurunan emisi karbon dari sektor transportasi, cerobong asap pabrik, serta sumur minyak nasional. 

Pada hari yang sama, Biden juga mencabut izin konstrusi pipa minyak Keystone XL. Pipa ini rencananya akan mengangkut minyak berat karbon dari pasir minyak Kanada ke Gulf Coast. TC Energy, perusahaan asal Kanada, sebelumnya mengatakan mereka menangguhkan proyek tersebut. 

Tekanan dari Partai Republik

Untuk membawa AS kembali ke arah kebijakan iklim diperkirakan memakan waktu bertahun-tahun. Partai Republik, sebagai oposisi, telah mengecam langkah tersebut. “Kebijakan presiden terpilih sejak hari pertama telah merugikan pekerja AS dan ekonomi kita,” kata Senator Shelley Moore Capito dari West Virginia. 

Beberapa politikus Republik sebelumnya juga telah meminta Biden untuk meminta persetujuan Senat dulu sebelum kembali ke Perjanjian Paris. Bahkan langkah pembatalan proyek pipa Keystone juga mendapat kecaman dari Grand Old Party alias GOP. 

Namun, para pengamat lingkungan justru melihat hal positif langkah tersebut. “Sangat penting bagi AS untuk memulihkan peran kepemimpinannya dalam upaya internasional mengatasi perubahan iklim,” kata Presiden Chamber’s Global Energy Institute. 

Biden telah menetapkan target ambisus, yaitu menghilangkan emisi karbondioksida dari sektor tenaga listrik pada 2035 dan seluruh perekonomian pada 2050. Para ilmuwan mengatakan target itu dapat tercapai apabila Presiden melaksanakan peraturan yang lebih ketat daripada presiden sebelumnya. 

Negara-negara lain, seperti Uni Eropa, Korea Selatan, Jepang, Inggris, dan Tiongkok sebelumnya telah menetapkan menjadi nirkarbon paling tidak pada 2050. 

Pakar kebijakan iklim mengatakan, mereka yakin Biden dapat memenuhi target awal Paris. Caranya dengan kombinasi peraturan baru, peningkatan energi baru terbarukan, dan peralihan pembangkit listrik tenaga batu bara ke energi hijau.

Negara-negara ekonomi besar lainnya akan mengawasi pemerintahan Biden untuk melihat langkah kebijakan spesifik apa yang direncanakan sebelum pertemuan Glasgow tahun ini. “Tiongkok telah menetapkan tujuan konkret tapi bukan langkah konkret,” kata analis E3G Byford Tsang. “Jika Biden mampu melakukan hal sebaliknya maka dapat memberi tekanan pada Beijing.”

 

Editor: Sorta Tobing
Video Pilihan

Artikel Terkait