Rapuhnya Ketahanan Energi RI yang Didominasi Bahan Bakar Fosil

Skor ketahanan energi nasional dalam batas normal. Ketergantungan terhadap bahan bakar fosil perlu dikurangi dan beralih ke energi terbarukan.
Image title
29 Januari 2021, 17:34
ketahanan energi, energi, migas, skk migas, energi baru terbarukan, kementerian esdm
123rf
Ilustrasi. Ketahanan energi RI dinilai rapuh karena mayoritasi berasal dari bahan bakar fosil.
  • Kebutuhan energi fosil Indonesia masih tinggi dalam beberapa tahun ke depan.
  • Pola konsumsi perlu diubah agar dapat mengurangi pemakaian bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji. 
  • Pengembangan energi baru terbarukan dapat meningkatkan ketahanan energi nasional.

Kebutuhan minyak mentah Indonesia di masa depan masih tetap besar. Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menyebut angkanya pada 2030 dapat mencapai dua juta barel per hari.

Pada tahun lalu konsumsi minyak mentah mencapai 1,6 juta barel per hari.  “Meskipun bauran energi akan menurunkan pemakaian migas (minyak dan gas bumi), namun dari sisi volume tetap meningkat,” katanya dalam acara Media Group News Summit 2021, Kamis (28/1).

Migas akan tetap memegang peranan penting untuk ketahanan energi nasional. Gas bumi pemakaiannya akan naik untuk bahan bakar pembangkit dan kebutuhan industri petrokimia. Karena itu, kebutuhan energi fosil Indonesia masih akan tinggi. 

Masalahnya, sebagian besar konsumsi itu merupakan produk impor. Lapangan minyak dalam negeri hanya mampu berproduksi di kisaran 700 ribu barel per hari pada 2020. Angkanya cenderung turun dari tahun ke tahun karena minim eksplorasi dan bergantung pada blok migas yang umurnya sudah tua. Dampaknya, defisit neraca minyak domestik terus melebar.

Soal ketahanan energi, Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional Djoko Siswanto menyebut kondisinya menunjukkan peningkatan. Pada 2016 skornya 6,16. Tahun berikutnya menjadi 6,38. Di 2018 sedikit naik ke 6,4. Lalu, pada 2019 skornya 6,44. Terakhir, tahun lalu angkanya 6,57.

Skala 6 hingga 7,99, menurut Djoko, termasuk kondisi tahan. Di atas itu berarti sangat tahan. Penilaiannya berdasarkan empat aspek utama. Pertama, masalah ketersediaan, yakni cadangan bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji (LPG), impor minyak mentah, alokasi gas dan batu bara domestik, berserta ketersediaan penyangga energinya. 

Kedua, aksesibilitas, yakni penyediaan BBM, elpiji, listrik, dan gas bumi serta distribusi gas bumi. Ketiga, keterjangkauan, yakni produktivitas energi, harga BBM, elpiji, listrik, dan gas bumi. Keempat, acceptability, yakni efisiensi energi, penurunan gas rumah kaca, dan energi baru terbarukan (EBT). 

KEBUTUHAN BBM NAIK MENJELANG TAHUN BARU 2021
llustrasi tanki penyimpanan BBM milik Pertamina. (ANTARA FOTO/Jojon/nz.)

Perlu Perubahan Konsumsi 

Juru kampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia Hindun Mulaika mengatakan harus ada perubahan radikal konsumsi minyak, terutama BBM dan elpiji. Untuk bahan bakar minyak, contohnya, solusi memakai biofuel justru menambah deforestasi dan subsidi negara.

Biofuel atau bahan bakar nabati saat ini memakai minyak sawit mentah atau CPO. Peningkatan konsumsinya otomatis akan membuat pembukaan lahan perkebunan sawit semakin masif. Kerusakan hutan akan semakin banyak.  

Solusi memakai kendaraan listrik yang didorong pemerintah saat ini pun berpotensi mengeksploitasi besar-besaran tambang nikel. “Jadi, solusi mobilitas berkelanjutan yang harus diambil pemerintah,” ucapnya.

Caranya dengan memaksimalkan transportasi umum massal dan perbaikan infrastruktur untuk pesepeda dan pejalan kaki. Tata ruang perkotaan harus mendukung mobilitas yang efektif. “Kalau hal ini dimaksimalkan, maka supremasi kendaraan pribadi dan kemacetan dapat ditekan,” kata Hindun.

Untuk elpiji, menurut dia, masalahnya jauh lebih rumit. Pemerintah menjadikan gasifikasi batu bara sebagai opsi pengganti bahan bakar untuk memasak itu. Namun, investasi untuk menghasilkan dimethyl ether (DME) sangat besar dan lebih mahal ketimbang impor elpiji. 

Subsidi pemerintah untuk melaksanakan program konversi LPG akan lebih besar. Opsi ini pun tidak berkelanjutan karena melanggengkan ekstrasi batu bara. Padahal, kerusakan lingkungan akibat pertambangan komoditas tersebut sudah terasa dengan kejadian banjir besar di Kalimatan Selatan pada Januari 2021. 

Karena itu, opsi terbaiknya adalah pemerintah menggenjot energi baru terbarukan atau EBT. Tidak perlu lagi perdebatan teknis soal ini karena energi bersih di beberapa negara sudah terbukti dapat dimanfaatkan sampai skala gigawatt. “Tinggal bagaimana pemerintah menyiapkan regulasi yang tepat,” katanya. 

Pengamat energi Universitas Gadjah Mada Fahmi Radi mengatakan ketersediaan bahan bakar fosil Indonesia saat ini telah terpenuhi. BBM dan elpiji mayoritas berasal dari impor. Untuk pasokan listrik, bahan bakar pembangkit saat ini berasal dari batu bara. Produksi domestik mampu mencukupinya. “PLN juga sudah mulai melakukan konversi ke energi ramah lingkungan,” kata Fahmi

Masalah utama yang dihadapi saat ini adalah pengembangan energi terbarukan. Harga keekonomiannya masih lebih mahal ketimbang bahan bakar fosil. Pemerintah perlu mengatasi masalah tersebut dengan memberikan berbagai insentif dan subsidi. 

HARGA BATU BARA ACUAN TURUN
Ilustrasi penambangan batu bara.  (ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/foc.)

Ketahanan Energi RI Dinilai Rapuh

Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) Surya Darma menilai ketahanan energi Indonesia cukup rapuh saat ini. Kebutuhannya sangat bergantung pada energi fosil yang jumlahnya terbatas. Sebagian besar energi primer tak mampu dipenuhi dari dalam negeri. Pemerintah terpaksa melakukan impor, seperti BBM dan elpiji. 

Hanya batu bara saja, energi fosil yang konsumsinya mampu terpenuhi dari domesik. Namun, komoditas ini tak ramah lingkungan. Sebagian besar dialokasikan untuk bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU yang berkontribusi besar terhadap peningkatan emisi karbon. 

 

Salah satu upaya untuk mengatasi hal tersebut adalah memakai energi terbarukan. Potensinya sangat besar di Indonesia tapi pemanfaatannya belum Sampai 10%.  

Dana untuk mengejar target bauran energi sebesar 29% di 2030 mencapai Rp 1.500 triliun. Sedangkan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN saja sekitar Rp 2 ribu triliun. “Bagaimana bisa terpenuhi sendiri? Peran swasta harus didorong,” kata Surya.

Target bauran energi terbarukan untuk tahun ini adalah 14,52%. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan angka itu cukup menantang. Pasalnya, target tahun-tahun sebelumnya belum tercapai.

Prioritas untuk 2021, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan memastikan operasional pembangkit energi terbarukan terlaksana. Beberapa pembangkit sempat tertunda pembangunannya karena pandemi Covid-19. “Bisa dilakukan percepatan dan ada yang memang sudah direncanakan beroperasi tahun ini,” ucap Dadan. 

Upaya jangka pendek lainnya adalah mempercepat implementasi komersial co-firing biomassa termasuk sampah kota pada pembangkit pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Pemerintah juga mendorong pembangkit listrik tenaga diesel alias PLTD milik PLN di daerah energi terbarukan. Target konversi ini sekitar 700 megawatt.

 

Reporter: Verda Nano Setiawan
Editor: Sorta Tobing
Video Pilihan

Artikel Terkait