Bank Dunia: Laut Jadi Pusat Kemakmuran RI, Perlu Ekonomi Berkelanjutan

Bank Dunia mencatat, sekitar 38% perikanan laut nasional ditangkap secara berlebihan. Lalu, sekitar sepertiga terumbu karang Indonesia berada dalam kondisi buruk.
Image title
26 Maret 2021, 09:58
kelautan, ekonomi biru, perubahan iklim, bank dunia
ANTARA FOTO/Ampelsa
Ilustrasi. Laporan Bank Dunia menyebut, lautan merupakan pusat kemakmuran Indonesia.

Ekonomi laut yang berkelanjutan sangat penting bagi Indonesia untuk mencapai penghidupan pesisir yang tangguh, lingkungan laut yang sehat, dan ekonomi yang berkembang.

Laporan Bank Dunia berjudul Oceans for Prosperity Reforms for a Blue Economy in Indonesia menyebut, lautan merupakan pusat kemakmuran negara ini. Sektor perikanan telah berkontribusi sekitar US$ 27 miliar per tahun, mendukung tujuh juta tenaga kerja, dan menyediakan 50% kebutuhan protein hewani masyarakat. 

“Secara global, reformasi yang mempromosikan ekonomi laut yang berkelanjutan telah terbukti memaksimalkan potensi laut, sambil mengatasi perubahan iklim, kebutuhan ketahanan pangan, dan keanekaragaman hayati,” kata Satu Kahkonen, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, dalam keterangan persnya, Kamis (25/3).

Namun, muncul tantangan besar apabila potensi ekonomi laut itu tidak dikelola dengan baik. Bank Dunia mencatat, sekitar 38% perikanan tangkap laut nasional ditangkap secara berlebihan. Lalu, sekitar sepertiga terumbu karang Indonesia berada dalam kondisi buruk.

Ekosistem pesisir yang penting, seperti hutan bakau, menunjukkan kerusakan besar. Sampah laut merugikan ekonomi lebih dari US$ 450 juta per tahun. Beberapa destinasi wisata bahari dan pesisir yang populer menunjukkan dampak kepadatan dan infrastruktur yang tidak memadai. 

Pemerintah telah mengupayakan strategi ekonomi biru untuk meningkatkan tata kelola ekosistem laut dan pesisir. Ada pula target ambisius dalam mengurangi sampah laut dan memulihkan hutan bakau atau mangrove.

Untuk mencapai target itu, Bank Dunia memberikan sejumlah rekomendasi. Pertama, menerapkan sistem kawasan pengelolaan perikanan nasional dan memperkuat kawasan taman laut yang luas. Cara ini dapat mewujudkan perikanan laut yang berkelanjutan dan produktif. 

Pemerintah juga perlu memperpanjang moratorium konversi hutan primer ke semua ekosistem mangrove. Tujuannya, untuk mencegah kerusakan dan merestorasi hutan bakau. 

Laporan itu juga merekomendasikan langkah pengurangan sampah plastik. Caranya, dengan menerapkan persyaratan daur ulang minimum pada produk tertentu dan memperpanjang larangan untuk produk yang dapat diganti. Pemerintah juga perlu mengatur arus pengunjung ke tujuan pesisir.

Agar Indonesia mendapat keuntungan dari peluang ekonomi biru, pemerintah dapat meningkatkan data dan pengukuran jasa ekosistem. Contohnya, data penyimpanan karbon, habitat keanekaragaman hayati, dan perlindungan gelombang badai. 

“Setelah pandemi COVID-19, kegiatan restorasi dan konservasi pesisir dan laut dapat membantu menyediakan pekerjaan jangka pendek sambil memperkuat ketahanan jangka panjang,” ujar Kahkonen.

Agar negara dapat memperkuat strategi ekonomi biru dan sepenuhnya menyadari potensi lautan, koordinasi antar sektor dapat ditingkatkan melalui platform khusus laut berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, lembaga pemerintah dan non-pemerintah diundang untuk mengambil bagian dalam koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan lintas sektor lautan.

Editor: Sorta Tobing
Video Pilihan

Artikel Terkait