Dedolarisasi, Upaya BRICS dan ASEAN Kurangi Ketergantungan Dolar AS
Sepuluh negara yang bergabung dalam ASEAN sepakat menggunakan mata uang lokal untuk transaksi pembayaran lintas negara. Langkah ini sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat atau dedolarisasi alias dedollarization.
“Penggunaan mata uang lokal memitigasi risiko jika dihadapkan pada gejolak global,” ujar Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam konferensi pers pertemuan pertama menteri keuangan dan gubernur bank sentral ASEAN di Nusa Dua, Bali, Jumat (31/3).
Langkah tersebut dimulai dengan lima negara yang sudah punya sistem pembayaran ritel domestik. Kelimanya, yakni Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina.
Negara-negara tersebut sudah meneken kerja sama transaksi pembayaran lintas negara sejak November 2022. Kesepakatan yang dibentuk seiring momentum Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G20 ini mencakup lima area, yaitu kode QR, fast payment, data, RTGS, dan transaksi mata uang lokal.
Vitenam akan menyusul karena dalam proses memperkuat sistem fast payment alias pembayaran cepat. Tiga negara ASEAN lainnya, seperti Laos, Kamboja, dan Brunei Darussalam, juga tertarik bekerjasama. Namun, mereka masih perlu memperkuat sistem pembayaran domestiknya terlebih dulu.
Histori BRICS Lawan Hegemoni Dolar
Upaya melawan kekuatan dolar AS sebenarnya sudah jauh dimulai oleh blok BRICS, yang terdiri dari Brazil, Russia, India, Cina, dan Afrika Selatan. Akronim ini diciptakan Jim O’Neill, eks kepala ekonom Goldman Sachs pada 2001, yang awalnya hanya memuat empat negara: BRIC.
Ia melihat empat negara itu bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Bahkan prediksinya, keempatnya dapat menjadi negara ekonomi dominan pada 2050. Karena itu, perlu sinergi untuk melawan dominansi dolar AS.
O'Neill berpendapat dominasi mata uang itu mengakibatkan beban utang dolar negara lain bisa naik dan turun seiring dengan kurs. Hal ini mendestabilisasi kebijakan moneter karena gerakan kurs dolar memainkan peran lebih besar daripada keputusan domestik.
“Dolar memainkan peran yang terlalu dominan dalam keuangan global,” katanya, dilansir dari Bloomberg. “Tiap kali The Fed (bank sentral AS) melakukan pengetatan atau pelonggaran kebijakan, konsekuensi terhadap nilai dolar dan efek lanjutan lainnya menjadi sangat dramatis.”
Pada 2009, pemimpin dari Brazil, Rusia, India, dan China secara resmi mendirikan BRIC. Konferensi Tingkat Tinggi alias KTT perdana diadakan di Russia, pada 16 Juni 2009. Afrika Selatan baru bergabung setahun setelahnya, sehingga nama blok ini berganti menjadi BRICS.
Berdasar laporan yang mengutip anggota parlemen Rusia, Alexander Babakov, negara-negara ini sedang dalam proses menciptakan media baru untuk pembayaran. Hal tersebut dilakukan atas strategi untuk tidak mempertahankan dolar atau euro.
Indiatimes menulis, mata uang baru itu akan diamankan dengan komoditas lain, seperti emas dan logam tanah jarang (LTJ). Perkembangan upaya menciptakan mata uang baru tersebut akan dipresentasikan pada KTT BRICS di Afrika Selatan pada Agustus ini.
Klaim tersebut belum diverifikasi pejabat lain dari negara anggota. Kabar ini muncul hanya beberapa hari sebelum Afrika Selatan mengirim pejabat senior ke Rusia untuk membahas ‘kalibrasi ulang tatanan global’ dengan pemerintah Presiden Vladimir Putin.
Awal Maret lalu, duta besar Afrika Selatan untuk BRICS Anil Sooklal juga menjelaskan BRICS berencana memutuskan apakah akan menambah anggota baru serta syaratnya tahun ini. Arab Saudi dan Iran menjadi dua dari sekian banyak negara yang sudah menunjukkan minat bergabung dengan BRICS.
