Kementerian ESDM Ubah Peraturan Gross Split, Apa Itu?
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah merevisi Peraturan Menteri ESDM Nomot 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil alias Gross Split. Peraturan yang berjalan sejak 2018 itu kini berganti nama menjadi new simplified gross split.
Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas, Noor Arifin Muhammad, mengatakan langkah revisi aturan itu diharap bisa mendorong usaha eksplorasi dan eksploitasi yang efektif dan cepat. Selain itu, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) diharap mampu mengatasi gejolak harga minyak dari waktu ke waktu.
Aturan ini juga mendorong KKKS untuk mengelola biaya operasional dan investasi dengan berpijak pada sistem keuangan korporasi, bukan sistem keuangan negara. Biasanya, biaya ini ditanggung secara proporsional bersama kontraktor kontrak kerja sama alias KKKS.
"Kontrak bagi hasil migas di Indonesia terus mengalami perubahan untuk mengakomodir kebutuhan industri,” kata Noor Arifin dalam siaran pers pada Selasa (23/5).
Apa Itu Perhitungan Gross Split?
Aturan bagi hasil gross split berlaku di Indonesia sejak era Menteri ESDM Ignasius Jonan dan wakillnya, Arcandra Tahar. Melansir laman Kementerian ESDM, gross split adalah skema perhitungan bagi hasil pengelolaan wilayah kerja migas antara pemerintah dan kontraktor migas dengan perhitungkan di muka.
Jadi, negara bisa mendapat bagi hasil migas dan pajak dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sehingga penerimaan negara lebih pasti. Negara pun tidak akan kehilangan kendali, karena penentuan wilayah kerja, kapasitas produksi dan lifting, serta pembagian hasil masih ditangan negara.
