Banjir Insentif dari Pemerintah untuk Membumikan Mobil Listrik

Sorta Tobing
8 September 2020, 13:51
mobil listrik, hybrid, otoritas jasa keuangan, luhut binsar padjaitan, ojk
123RF.com/Petovarga
Ilustrasi. Pemerintah memberikan berbagai insentif untuk menggenjot industri mobil listrik.

Pemerintah terlihat sungguh-sungguh menghidupkan industri mobil listrik di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun menyiapkan skema insentif bagi perbankan untuk menyalurkan pembiayaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau battery electric vehicle (BEV).

Fokus insentifnya adalah menggenjot industri hulu kendaraan listrik, antara lain produsen baterai, charging station, dan komponen. "OJK mendorong perbankan nasional berpartisipasi untuk pencapaian program percepatan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBL BB)," kata Deputi Komisioner Humas dan Logistik Anto Prabowo dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (4/9).

Advertisement

Sejak 1 September silam, OJK telah menyurati direksi bank umum konvensional untuk memberi dana kepada debitur pembeli kendaraan listrik ataupun kepada pengembang industri hulu. Penyaluran dana program pengembangan KBL BB ini juga mendapat pengecualian batas maksimum pemberian kredit yang dijamin oleh lembaga keuangan penjamin atau asuransi BUMN dan BUMD.

Insentif lain yang bakal diterima pelaku usaha kendaraan listrik ialah pemberian kredit dengan pagu sebesar Rp 5 miliar dan penilaian kualitas kredit yang hanya didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok atau bunga. Ketentuan ini sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Aset Bank Umum.

Terakhir, kredit pembelian KBL BB untuk perorangan atau badan usaha usaha mikro dan kecil (UMK) dapat dikenakan bobot risiko 75% dalam perhitungan aset tertimbang menurut risiko (ATMR). Penetapan bobot risiko ini tergolong rendah bila dibanidngkan dengan bobot risik kepada korporasi tanpa peringkat yang mencapai 100%.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut membenahi industri hulu mobil listrik sama artinya dengan mengambil langkah besar percepatan pengembangannya. “Untuk mengembangkan kendaraan listrik nasional saya termasuk yang paling ngotot. Karena kita tidak mau terus menerus menjadi pasar impor kendaraan,” katanya pada akhir pekan lalu.

Harga Mobil Listrik Masih Mahal

Upaya pemerintah mengerek pertumbuhan kredit mobil listrik, menurut Executive Vice President Consumer Loans Bank Mandiri Ignatius Susatyo Wijoyo, masih kecil prospeknya. Meski potensinya minim, Bank Mandiri menjadi salah satu bank yang bakal mendukung program pembiayaan program ini, termasuk rencana pemerintah memberlakukan uang muka alias DP 0% untuk pembelian mobil listrik.

Kecilnya potensi kredit ini masih bergantung pada permintaan masyarakat. Menyoal harga dari mobil listrik, menurut Ignatius, rata-rata mobil listrik berbasis baterai diproyelsikan berada di atas Rp 500 juta. Harga itu jauh lebih tinggi ketimbang harga mobi berbahan bakar fosil yang saat ini ada di pasaran.

“Dengan program DP 0%, maka NTF (Net to Finance) atau pokok hutang yang timbul, dengan asumsi asuransi, administrasi dan provisi tidak on loan (tidak ikut dihitung sebagai pokok hutang), adalah sebesar Rp500 juta, jauh di atas pembiayaan mobil yang rata-rata berada di kisaran Rp180 juta,” kata Ignatius kepada Katadata.co.id.

Semakin tinggi pokok hutang, maka cicilannya pun akan semakin besar. Dengan kata lain, potensi program DP 0% yang dicanangkan pemerintah hanya menyasar kalangan menengah ke atas saja. Skema tersebut, menurut dia, hanya akan membebankan nasabah dengan dana angsuran yang tinggi.

Selain dana, infrastruktur penunjang mobil listrik pun umumnya dimiliki oleh kalangan menengah ke atas. Pengguna mobil listrik perlu memiliki daya listrik di atas 2.200 Volt Ampere (VA) untuk mengisi kembali daya mobil listrik yang memakan waktu hingga 12 jam.

Di sisi lain, Indonesia hanya memiliki tujuh ribu stasiun pengisian listrik umum (SPLU) di 10 kota hingga akhir 2019 lalu. “Ini menjadi tantangan tersendiri bagi pihak bank maupun lembaga pembiayaan dalam mengukur risiko atas pembiayaan kendaraan listrik ini,” kata Ignatius.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memproyeksikan terdapat 2,73 juta kendaraan listrik roda dua dan empat pada tahun depan, dengan kebutuhan stasiun pengisian sebanyak 170 ribu unit di seluruh Indonesia. Kuantitasnya bertambah tiap tahun. Pada 2030, pemerintah memperkirakan ada 7,46 juta kendaraan listrik dengan kebutuhan stasiun pengisian mencapai 530 ribu unit, seperti terlihat pada grafik Databoks di bawah ini.

Dalam keterangan tertulisnya kepada Katadata.co.id, Presiden Direktur PT CIMB Niaga Finance Ristiawan Suherman mencatat pertumbuhan signifikan untuk pembiayaan mobil listrik dan ramah lingkungan. Angkanya naik lebih 50% per Juli 2020 dibandingkan tahun sebelumnya.

Saat ini perusahaan memberikan skema pembiayaan menarik untuk mobil listrik. "Bunga 0% untuk tenor satu tahun. Untuk tenor dua tahun ke atas, bunganya lebih kecil dari pembiayaan lain," ujarnya

Meskipun belum menentukan target pembiayaan untuk industri ini, perusahaan melihat potensinya masih besar. "Peran pemerintah hingga perusahaan listrik seperti PLN juga menjadi kunci utama agar ekosistem dan infrastruktur kendaraan listrik dapat terbangun," kata Ristiawan.

Vice President Director PT Toyota-Astra Motor Henry Tanoto melihat popularisasi kendaraan ramah lingkungan di Indonesia semakin nampak ke permukaan. Hal ini nampak dari semakin banyaknya jenis kendaraan elektrifikasi yang dipasarkan di Indonesia, mulai dari hybrid (HEV), plug-in hybrid (PHEV) maupun battery electric vehicle (BEV).

Halaman:
Reporter: Agatha Olivia Victoria, Antara
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement