BPK Sebut APBN 2018 Tak Capai Target, Rasio Utang Makin Tinggi
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2018. Namun, BPK tetap memberikan catatan penting, terutama mengenai target-target yang tak tercapai dan kenaikan utang pemerintah.
"Catatan ini perlu menjadi perhatian DPR dan pemerintah," kata Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara pada Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta (28/5).
Pertama, pemerintah tidak dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,4%. Realisasinya hanya 5,17%. Selain itu, lifting minyak hanya mencapai 778 ribu barel per hari dari target 800 ribu barel per hari dan lifting gas hanya mencapai 1.145 ribu barel per hari dari target 1.200 ribu barel per hari.
BPK juga mencatat peningkatan rasio utang pemerintah pusat. "Rasio utang terus meningkat sejak 2015, meskipun masih dibawah ambang batas 60% dari PDB," ujar Moermahadi.
Tercatat peningkatan rasio utang dimulai sejak 2015 - 2017. Pada 2015 rasio utang sebesar 27,4%, lalu 2016 sebesar 28,3% dan 2017 sebesar 29,93%. Tahun lalu rasio utang menurun menjadi 29,81%.
(Baca: Ketiga Kalinya, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Raih Opini WTP)
