Rapor Merah Penerimaan Pajak dan Siasat Pemerintah Mengatasinya

Akibat pandemi Covid-19, penerimaan pajak hingga akhir Juli 2020 anjlok 14,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu menjadi Rp 601,8 triliun. Angka ini menunjukkan realisasinya baru 50,2% dari target.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut penerimaan perpajakan hingga Juli tercatat sebesar Rp 711 triliun, turun 12,3% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Penerimaan bea dan cukai masih mencatatkan kenaikan 3,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu menjadi Rp 109 triliun,

Tekanan paling dalam terjadi pada pajak penghasilan (PPh) 21 yang turun hingga 12%. “Kami rasakan penerimaan pajak ini tekanannya luar biasa keras,” katanya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Jakarta, Senin (24/8).

Pemerintah berharap pungutan pajak pertambahan nilai (PPN) produk digital akan meningkatkan penerimaan pajak pada semester II-2020.  "Kami perkirakan semester kedua penerimaan pajak naik menjadi Rp 699,4 triliun," ucapnya beberapa waktu lalu.

Selain dari PPN produk digital, peningkatan penerimaan pajak juga akan didorong membaiknya aktivitas ekonomi. "Selain itu diperkirakan juga insentif usaha akan mulai kelihatan hasilnya akibat perbaikan aktivitas ekonomi," ujarnya.

Seluruh Jenis Penerimaan Pajak Turun

Pemerintah sebelumnya menyusun ulang alokasi penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2020 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020. Perubahan ini dipicu oleh sulit tercapainya target APBN karena pandemi corona telah menyebabkan aktivitas perekonomian terganggu.

Semua sektor usaha mengalami kontraksi pada Juli lalu setelah sempat tumbuh di Juni 2020. Pertambangan menjadi sektor dengan kontraksi paling dalam, dengan catatan minus 44,80%, disusul industri pengolahan dengan minus 28,91%, dan perdagangan sebesar minus 27,34%.

Akibatnya, seluruh jenis pajak pun mengalami kontraksi sepanjang Januari hingga Juli tahun ini. Untuk pajak penghasilan (PPh) migas penerimaannya Rp 19,8 triliun atau 62,1% dari target. Angka realisasi ini turun 44,3% dibandingkan tahun lalu.

Untuk PPh nonmigas yang terealisasi Rp 582,1 triliun atau terkontraksi 13,1% dibandingkan Juli 2019. Lalu, penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp 109,1 triliun atau tumbuh 3,7%. Pajak perdagangan internasional terkontraksi 8,4% menjadi Rp 20,6 triliun. Penerimaan negara untuk pajak atau PNBP anjlok 13,5% menjadi Rp 208,8 triliun.

Kondisi penurunan penerimaan pajak sudah terjadi sejak pembatasan sosial berskala besar (PSBB) terjadi di Jakarta. Sri Mulyani merevisi targetnya pada April lalu, seperti terlihat pada grafik Databoks di bawah ini.

Dipicu Relaksasi Pajak

Pemerintah meluncurkan berbagai program relaksasi pajak sebagai upaya meminimalisir dampak ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19. Sejak pertengahan Maret, Sri Mulyani mulai merelaksasi PPh pasal 21 dan 22 bagi karyawan industri manufaktur. Relaksasinya hampir 100% selama enam bulan. Lalu, ada pula pemotongan 30% PPh pasal 25 untuk korporasi, dan restitusi PPN.

Padahal, sejak kuartal IV-2019, pemerintah berupaya menggenjot penerimaan pajak dari PPh pasal 21 atau pajak karyawan serta PPh pasal 25/29 atau pajak korporasi. Menurut data Kementerian Keuangan, penerimaan PPh pasal 21 berkontribusi sebanyak Rp 15,28 triliun pada APBN 2019.

Sementara, PPh pasal 22 menyumbang Rp 1,18 triliun. Realisasi PPh badan mencapai Rp 6,92 triliun dan pribadi mencapai RP 40 miliar. Namun, upaya pemerintah menggenjot PPh terpaksa terhenti sementara setelah munculnya pandemi Covid-19 dan dampaknya pada korporasi serta pekerja.

Jika dilitik lebih jauh, melambatnya penerimaan pajak Indonesia sudah dimulai ketika pemerintah menanggung beban PPh selama enam bulan. Selanjutnya, pemerintah kembali menambah 11 sektor tambahan relaksasi pajak sejak April.