Persoalan berbagi beban atau burden sharing untuk mendanai program pemulihan ekonomi nasional (PEN) sempat membuat tak harmonis hubungan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menginginkan bank sentral mengambil porsi lebih karena pandemi corona telah membuat ekonomi domestik morat-marit.

Ia bahkan memprediksi jika kuartal ketiga ini pertumbuhan ekonomi tetap minus, maka Indonesia akan masuk ke dalam resesi. "Technically, kita bisa resesi kalau kuartal tiga negatif. Namun akan kita coba pertahankan di atas 0%," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat, Senin (22/6).

Sejumlah lembaga keuangan juga telah mengeluarkan proyeksi suram yang serupa. Bloomberg memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini minus 3,1% dan Oxford Economics memprediksi di minus 6,1%.

Ekonomi Indonesia
Ekonomi Indonesia (Katadata)

 

(Baca: Di Balik Aksi Sri Mulyani Pindahkan Uang Pemerintah dari BI ke Himbara)

Dalam acara diskusi dengan Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor (IPB) pada Sabtu lalu, Sri Mulyani mengatakan pemerintah telah melakukan berbagai antisipasi untuk memulihkan ekonomi. Tidak hanya memakai instrumen belanja negara, tapi juga fiskal. “Sekarang masalahnya uangnya ada, tapi tidak ada transaksi. Perusahaan tidak berani pinjam uang di bank. Ekonomi terkunci,” ujarnya.

Pemerintah sedang berusaha meringankan beban dunia usaha, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Caranya dengan memberikan insentif pajak, fasilitas impor bahan baku, subsidi kredit, dan pinjaman modal. Beberapa badan usaha milik negara (BUMN) bahkan sudah diberikan penyertaan modal negara. Grafik Databoks di bawah ini menunjukkan rincian PEN yang totalnya mencapai Rp 642,17 triliun.

Sri Mulyani juga mengeluarkan uang Rp 30 triliun dari BI ke empat bank BUMN. Pemindahan dana ini bertujuan agar perbankan dapat memacu kredit dan membantu pemulihan ekonomi nasional. Aksi teranyar ini kemudian dianggap sebagai sinyal memburuknya hubungan Kementerian dengan bank sentral.

Sumber Katadata.co.id di Kementerian Keuangan mengungkapkan, penempatan dana itu merupakan buntut dari diskusi panjang antara Kementerian dengan BI terkait burden sharing pembiayaan utang. Kementerian Keuangan berharap BI dapat "berbagi beban" dalam pendanaan pemulihan ekonomi saat ini melalui pembelian surat utang pemerintah dengan harga (bunga) khusus.

(Baca: BI Siap Menanggung Beban yang Lebih untuk Dana Pemulihan Ekonomi)

Namun, BI berkukuh membeli surat utang pemerintah di pasar perdana dengan harga pasar. Lantaran belum juga mencapai kesepakatan, Kementerian Keuangan akhirnya memilih menanggung sendiri beban pembiayaan tersebut.

Dalam hitungan pemerintah pada pertengahan bulan lalu, kebutuhan penerbitan surat berharga negara untuk memenuhi pembiayaan utang pada Juni hingga Desember 2020 mencapai Rp 990 triliun. Namun, angka ini masih memakai asumsi defisit anggaran sebesar 6,27% dari produk domestik bruto (PDB) atau Rp 1.028,5 trilun.

Sementara, prediksi defisit anggaran teranyar yang dikeluarkan Sri Mulyani adalah 6,34% atau mencapai Rp 1.039 triliun. Sikap pasif BI ini pun disesalkan lantaran berbeda dengan bank-bank sentral negara lain yang aktif menggelontorkan quantitative easing untuk membiayai kebutuhan anggaran negara di tengah kesulitan pandemi corona. 

(Baca: Hadapi Krisis Corona, Jokowi Perintahkan Menterinya Kerja Luar Biasa )

Menanggapi situasi itu, Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan siap ikut berbagi beban dengan pemerintah. “Kami berunding terus dengan Menteri Keuangan dan terkait berbagi beban kami sudah punya kesepakatan,” ujarnya dalam acara yang sama. 

Kesepakatan itu tinggal menunggu masukan dari Badan Pemeriksa Keuangan dan DPR serta Keputusan Dewan Gubernur BI. “BI siap menanggung beban lebih. Komisi XI DPR juga sudah mendukung ke konteks extra ordinary dan kondisinya memang memerlukan percepatan,” kata Perry.

Sepanjang Januari hingga Juni 2020, bank sentral telah melakukan quantitative easing dengan menambah likuiditas ke perbankan sekitar Rp 614,8 triliun. Selain itu, BI juga sudah menurunkan suku bunga 7-Day Reverse Repo Rate menjadi 4,25%.

Suku bunga perbankan, menurut Perry, sudah mengikuti acuan itu, meskipun ada ruang penurunan lebih lanjut. Namun, pertumbuhan kredit hanya 2,68%.  “Ini menunjukkan kalau ekonomi mandek, belum pulih. Kredit tersedia tidak ditarik, Makanya stimulus fiskal perlu untuk mendorong kredit perbankan,” katanya.

(Baca: Survei KIC: Mayoritas UMKM Terpukul Corona, Ada Dua Strategi Bertahan)

Bank Indonesia
Pemerintah meminta Bank Indonesia mengambil beban lebih besar untuk membantu pemulihan ekonomi yang terdampak pandemi corona. (Arief Kamaludin|KATADATA)

Jokowi Perintahkan Tindakan Extra Ordinary

Soal pembagian beban sebenarnya telah Presiden Joko Widodo sampaikan pada rapat terbatas Penetapan Program PEN dan Perubahan Postur APBN 2020 pada 3 Juni 2020. Ia menyebutnya sharing the pain.

Jokowi meminta pemerintah, BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sampai pelaku usaha bersama-sama bersedia memikul beban dan menanggung risiko secara proporsional. “Agar pelaku usaha, korporasi mampu berjalan, agar PHK masif dicegah, dan sektor keuangan stabil, dan pergerakan roda ekonomi mampu kita jaga,” kata dia.

Presiden pun kembali menekankan soal itu pada 18 Juni lalu. Tindakan di luar standar sangat diperlukan karena prediksi perekonomian global sangat buruk tahun ini karena pandemi Covid-19. Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) memperkirakan minus 6% sampai minus 7,6%. Bank Dunia prediksinya di minus 5%.

“Kita harus mengerti ini. Jangan biasa-biasa saja, jangan anggap situasi ini normal. Berbahaya sekali. Ini kerjanya harus luar biasa, extra ordinary,” ujar Jokowi.

(Baca: Sri Mulyani: Insentif Tenaga Kesehatan Belum Semua Cair karena Data)

Menurut dia, seharusnya setiap kementerian dan lembaga tidak lagi melakukan hal standar. Manajemen krisisnya harus berbeda. Namun, hal itu tidak terjadi. Terbukti dari belanja-belanja kementerian yang angkanya masih kecil.  “Saya harus ngomong apa adanya, tidak ada progress yang signifikan. Tidak ada,” katanya.

Di bidang ekonomi, ia mendesak stimulus ekonomi segera diberikan. Jangan hanya gara-gara urusan peraturan, lalu pelaksanaannya tertunda. “Kalau mau minta Perppu (Peraturan Pengganti Undang-Undang) lagi, saya berikan. Saya pertaruhkan reputasi politik saya,” kata Jokowi.

Selanjutnya: Langkah Penyelamatan Ekonomi Bank Sentral di Negara Lain

Reporter: Agustiyanti, Agatha Olivia Victoria, Muchammad Egi Fadliansyah
Editor: Sorta Tobing