• Pemerintah RI dan Tiongkok mulai bernegosiasi soal perubahan kepemilikan saham pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. 
  • Biaya pembangunan kereta cepat bengkak 23% diduga karena naiknya dana pembebasan lahan dan pemindahan utilitas publik.  
  • Pemerintah melibatkan KPK untuk mengawasi proyek ini seiring dengan kenaikan biayanya. 

Ongkos pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung terus membengkak. Kondisi ini membuat pemerintah melakukan negosiasi dengan Tiongkok soal kepemilikan saham. 

Proyek tersebut merupakan kerja sama kedua negara. Pemerintah RI mengantongi 60% saham PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia. Lalu, konsorsium Tiongkok memiliki sisanya, sebanyak 40%.

Advertisement

Proses negosiasi kedua pihak masih berlangsung. “Soal peluang menurunkan kepemilikan saham masih menjadi pembahasan antara pemegang saham dan juga secara paralel antara pemerintah RI dan Tiongkok,” kata Corporate Secretary KCIC Mirza Soraya saat dihubungi Katadata.co.id, Selasa (20/4).

Sebelumnya, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk telah meminta pemerintah memangkas porsi kepemilikan sahamnya di konsorsium KCIC. Melansir dari Tempo.co, Direktur Utama Wika Agung Budi Waskito berpendapat lagnkah tersebut dapat mengurangi beban pembengkakan biaya proyek.

Ketika dimintai konfirmasi soal itu, Corporate Secretary Wika Mahendra Vijaya tak memberikan respon. Pesan singkat dan telpon dari Katadata.co.id tidak mendapatkan balasan hingga berita ini ditayangkan. 

Kabar naiknya biaya pembangunan proyek strategis nasional atau PSN itu telah berembus sejak awal tahun ini. Pembengkakan biaya alias cost overrun-nya mencapai 23% dari nilai awal US$ 6,071 miliar (sekitar Rp 88,4 triliun). 

KCIC lalu melakukan kajian ulang studi kelayakan atau feasibility study proyek. “Kajiannya masih dalam perhitungan internal kami dan konsultan yang ditunjuk,” ucap Mirza. 

Ia mengatakan, dalam pelaksanaan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung memang muncul biaya tak terduga. Contohnya, dana pembebasan lahan dan pemindahan utilitas publik. 

Pemindahan utilitasnya termasuk untuk gardu listrik, pipa air, kabel fiber, dan jaringan utilitas umum lainnya. Ada pula proses panjang yang harus ditempuh untuk dapat membebaskan lahan. “Inilah yang mungkin memicu munculnya biaya tak terduga,” katanya.

Semua kendala itu tak membuat pengerjaan proyek terhenti. Progres pembangunannya telah mencapai 70%. Rel sepanjang 50 meter yang didatangkan dari Tiongkok sudah tiba di Pelabuhan Cilacap, Jawa Tengah.

Secara bertahap, rel tersebut akan dikirim ke Depo Stasiun Tegalluar, Jawa Barat. Untuk track laying facility atau fasilitas penunjang pemasangan rel sudah beroperasi. 

Fasilitas tersebut berfungsi untuk mempersiapkan instalasi rel di trase kereta cepat dan pembangunan stasiun di empat lokasi. Keempatnya, yaitu Halim, Karawang, Walini, dan Tegaluar. Ada pula stasiun tambahan di Padalarang, yang masih dalam proses kajian internal. 

Perusahaan optimistis proyek ini dapat selesai sesuai target. “KCIC menargetkan proyek kereta cepat dapat rampung pada akhir 2022,” kata Mirza. 

PROYEK PEMBANGUNAN KERETA CEPAT JAKARTA BANDUNG
Pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. (ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/foc.)
 

Pembangunan Molor Picu Kenaikan Biaya Proyek Kereta Cepat

Kenaikan biaya pembangunan kereta cepat, menurut pengamat transportasi dan Ketua Advokasi Masyarakat Transportasi Indonesia Ki Darmaningtyas, karena molornya pengerjaan proyek.

Pembebasan lahan sempat tertunda. Biaya pun menjadi melambung. “Harga tanah, material, dan tenaga kerja jadi naik,” ujarnya. 

Hal serupa juga diucapkan peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad. “Proyek ini telah berjalan lima tahun. Banyak harga kebutuhan proyek yang berubah, terutama harga tanah,” katanya. 

Halaman:
Reporter: Rizky Alika
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami
Advertisement