Pembangkit Listrik Sampah: Sains, Petaka, atau Mimpi (Tak) Sampai?

Kehadiran pembangkit listrik tenaga sampah akan mendorong pengurangan limbah, penyediaan energi listrik, dan perubahan budaya buang sampah di muara akhir.
Luki Safriana
Oleh Luki Safriana
2 Oktober 2021, 11:00
Luki Safriana
Ilustrator: Joshua Siringoringo | Katadata
Petugas memantau alat Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) di Desa Saliguma, Pulau Siberut tengah, Kepulauan Mentawai, Selasa (17/9/2019). PLTBm yang berbasis tanaman bambu, memiliki daya 700 kilowatt yang bisa mengaliri listrik 1.233 pelanggan baru di 3 desa Kabupaten Kepuluan Mentawai. Pembangunannya berasal dari dana hibah Millenium Challenge Corporation (MCC)?Amerika Serikat kepada Kementerian PPN, yang kemudian diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk dikelola dan be

Pernahkah Anda mengunjungi muara akhir tempat pembuangan sampah? Berbagai bentuk sampah berkumpul menumpuk menjadi satu dalam gundukan tinggi. Bau menyengat, kotor, dan terus tertimbun. Parahnya lagi Indonesia juga merupakan produsen sampah plastik di laut terbesar kedua di dunia, setelah Tiongkok. 

Masih terekam dalam memori sekitar 16 tahun lalu, hujan deras yang memicu lonsor gunungan sampah setinggi 60 meter di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Leuwigajah, Cimahi, Jawa Barat. Petaka ini berakibat fatal karena menghantam permukiman di sekitar TPA. Tercatat 157 warga tewas dan dua kampung, yakni Kampung Cilimus dan Kampung Pojok, tertimbun longsor. Peristiwa memilukan tersebut kemudian diperingati sebagai Hari Peduli Sampah Nasional.

Secara langsung atau tidak, meningkatnya jumlah sampah tidak terlepas dari pengaruh urbanisasi dengan sederet budaya yang berkembang di dalamnya.  Secara paradoks, akan sangat mengagumkan apabila tata kelola sampah Indonesia dikonversi secara massal menjadi energi terbarukan yang dapat menerangi seantero Nusantara melalui implementasi pembuatan dan pengelolaan pembangkit listrik tenaga sampah ( PLTSa) . 

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut, pertumbuhan urbanisasi di Indonesia saat ini mencapai 4,1% per tahun. Perkiraannya pada 2025 akan terdapat sekitar 68% penduduk Indonesia tinggal di kota besar. Peningkatan populasi penduduk di kota otomatis juga meningkatkan produksi sampah.

Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebut, proyeksi timbunan sampah yang tertuang dalam kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis adalah sebanyak 67,8 juta ton pada 2020, lalu meningkat menjadi 70,8 juta ton pada 2025. Angkanya melonjak tajam dua kali lipatnya di 2050.

Artinya. laju pertambahan jumlah penduduk dan proyeksi timbunan sampah benar-benar menjadi masalah sangat serius yang mengancam. Daya dukung lahan tak sebanding dengan jumlah timbunan sampah. 

Kehadiran PLTSa, memberi angin segar pada berbagai perspektif “control and co-creation”. Dengan cara ini maka akan terjadi pengurangan limbah sampah, penyediaan energi listrik, dan perubahan budaya buang sampah di muara akhir.

Kehadirannya seolah menjadi konstruksi jawaban dari berbagai pertanyaan yang muncul tentang pengelolaan sampah dan lahan pembuangannya yang tepat untung.  Sejalan dengan itu, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang percepatan program pembangunan PLTSa menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan.

Solusi yang ditawarkan oleh pemerintah terkesan menarik dengan konsep waste to energy secara permanen. Namun, di balik itu semua terdapat beberapa fakta yang perlu diketahui. Pada umumnya PLTSa di Indonesia, termasuk di Semarang yang resmi digunakan awal 2020,  menggunakan metode pembakaran alias incinerator.

Kota lainnya yang telah membangun pembangkit tersebut adalah Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Solo. Di Kota Pahlawan, terdapat pembangkit listrik berbasis biomassa. Pembangkit ini dapat mengolah 1.500 ton per hari saham. Nilai investasinya mencapai US$ 49,86 juta atau sekitar Rp 713,6 miliar. Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah meresmikan PLTSa di Surabaya. Lokasinya di TPA Benowo. 

 

Transformasi Kemajuan Sains, Petaka, atau Mimpi (Tak) Sampai?

Pengolahan sampah menjadi energi listrik terbarukan di Indonesia merupakan kemajuan sains yang progresif. Thomas Samuel Kunt seorang filsuf, fisikawan, dan sejarawan Amerika Serikat dalam bukunya The Structure of Scientifix Revolutions menjelaskan, pergeseran paradigma membuka pendekatan baru untuk memahami apa yang tidak akan dianggap benar sebelumnya.

Sampah mengalami transformasi paradigma dari semula hanya “buangan” menjadi “kebermanfaatan” luas adalah konteks perubahan signifikan dari adanya kebutuhan mendesak terkikisnya daya dukung lingkungan. Sayangnya, kemunculan Surabaya sebagai awal pembangunan PLTSa tersebut tidak beriring jalan dengan lainnya bahkan belum juga dapat direalisasikan sesuai target. Pasalnya, masih ada permasalahan, di antaranya terkait tipping fee, good will serius dari PLN/pemerintah, dan harga jual listrik PLTSa.

Tipping fee merupakan biaya yang dibayarkan pemerintah daerah kepada pengembangan PLTSa dalam menghasilkan listrik. Berdasarkan Perpres Nomor 35 Tahun 2018, biayanya ditetapkan paling tinggi Rp 500 ribu per ton sampah. Harga listriknya US$ 13,35 sen per kilowatt hour (kWh).

Nilai tersebut sebenarnya masih di bawah keekonomian. Seharusnya, harga listriknya US$ 17 sen per kWh. Namun, tipping fee yang tinggi akan berimplikasi pada kian mahalnya biaya listrik yang dibayarkan konsumen. 

Sebagai informasi, daya listrik yang dihasilkan PLTSa bervariasi antara 500 kilowatt sampai 10 megawatt. Bandingkan dengan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batu bara dengan daya 40 MW sampai 100 MW per unit. Lalu, pembangkit listrik tenaga nuklir berdaya 300 MW sampai 1.200 MW per unit. 

Masalah lain yang timbul adalah ego sektoral kelembagaan dan kurang terintegrasinya layanan sehingga acapkali terjadi kisruh yang berujung proyeknya tidak berjalan. Perlu diingat, pengelolaan sampah sesungguhnya merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dan Kementerian KLHK, bukan kewajiban PLN maupun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Penerapan incinerator pada PLTSa, menurut Dosen Kesehatan Lingkungan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Jember, Anita Dewi Moelyaningrum, memberikan dampak buruk bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Pembakaran plastik akan menghasilkan senyawa toksik terutama dioksin dan furan. Senyawa itu dapat terakumulasi di lingkungan, organisme, dan manusia. Akibatnya, mengganggu kesehatan manusia seperti batuk dan sesak nafas.  

Lalu, pembangunan PLTSa secara masif berpotensi mandek kala berganti rezim pemerintahan karena memang “listrik” merupakan salah satu penyebab hadirnya korupsi. Rangkaian yang menghambat ini pulalah yang membuat Presiden dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memberikan perhatian serius pada hal ini. 

Transformasi kemajuan sains dalam ranah implementasi penerapan PLTSa harus didukung keseriusan oleh semua pemangku kepentingan. Dari pemerintah daerah, kementerian, PLN, dan masyarakat harus dengan sadar, guyub dan solutif secara progresif menuntaskan gagasan mewujudkan energi terbarukan sampah ini. 

Indonesia negara besar dengan potensi kembang kelola sampah menuju kemandirian energi adalah harapan. Seperti kata filsuf Aristoteles, harapan adalah mimpi dari seorang yang terjaga. Jadi, semoga pengembangan PLTSa bukan mimpi tak sampai. 

 

Luki Safriana
Luki Safriana
Pengajar Paruh Waktu Prodi S1 Event Universitas Prasetiya Mulya, Mahasiswa Doktoral PSL-IPB University
Editor: Sorta Tobing
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait