- Pihak Ukraina menolak usulan resolusi konflik dari Menteri Pertahanan Prabowo.
- Secara resmi, pemerintah Indonesia tidak mengusulkan zona demiliterisasi dan referendum.
- Rencana Prabowo dianggap tanpa konsultasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Presiden Jokowi.
Usulan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terkait resolusi perang Rusia-Ukraina menimbulkan polemik. Resolusi yang mengandung zona demiliterisasi (DMZ) dan referendum tersebut dianggap bukan posisi resmi pemerintah Indonesia.
Prabowo mengusulkan rencana perdamaian (peace plan) untuk menyelesaikan perang yang telah berlangsung di Ukraina sejak Februari 2022 itu. Pembicaraan ini muncul ketika purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI) itu berbicara di Shangri-La Dialogue di Singapura pada 3 Juni 2023.
Rencana perdamaiannya mengandung gencatan senjata dan pembentukan DMZ, sebuah zona tanpa kegiatan militer dan tidak dikuasai siapa pun. Untuk membentuk zona netral ini, ia mendorong Rusia dan Ukraina menarik pasukannya 15 kilometer dari posisi terdepan masing-masing.
Pasukan pemelihara perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan mengawasi gencatan senjata dan DMZ tersebut. Terakhir, PBB menyelenggarakan referendum untuk mengetahui aspirasi penduduk di wilayah yang Prabowo anggap sebagai “wilayah sengketa.”
“Perdamaian jauh lebih baik daripada kehancuran besar-besaran dan korban jiwa dari banyak orang yang tidak bersalah,” kata Prabowo di Shangri-La Dialogue pada 3 Juni 2023 seperti dikutip dalam siaran pers. Ini merupakan konferensi keamanan tahunan yang digelar oleh lembaga riset International Institute for Strategic Studies (IISS).
Pernyataan ini muncul ketika Ukraina tengah mempersiapkan serangan balik. The Economist menulis, selama berminggu-minggu angkatan bersenjata Ukraina telah melakukan operasi untuk mencari kelemahan dan mengelabuhi pasukan Rusia di garis depan pertempuran sepanjang seribu kilometer.
Lalu, Reuters melaporkan invasi Rusia ke Ukraina telah menyebabkan jumlah kematian terbesar di Eropa sejak Perang Dunia II 1939-1945. Mengutip data PBB, jumlah kematian penduduk sipil mencapai 8.895 antara 24 Februari 2022 dan 21 Mei 2023. Berdasarkan laporan intelijen Amerika Serikat (AS), 354 ribu pihak telah mati atau terluka.
Rencana Perdamaian Prabowo Seperti Usulan Rusia
Laporan The Star menyebut, Menteri Pertahanan Ukraina Oleksii Reznikov menolak mentah-mentah rencana perdamaian yang diusulkan oleh Prabowo. “Itu terdengar seperti rencana Rusia, bukan Indonesia. Kami tidak butuh penengah datang (dengan) rencana aneh ini,” katanya di acara yang sama.
Reuters melaporkan, juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina Oleg Nikolenko juga menolak usulan resolusi konflik dari Prabowo. Nikolenko menegaskan Ukraina menginginkan Rusia menarik pasukannya dari negara tersebut.
Diplomat Ukraina itu juga mendorong Indonesia untuk mendukung rencana perdamaian berisi 10 poin dari yang telah disampaikan pemimpin negaranya, Presiden Volodymr Zelensky. Selain mendorong penarikan pasukan Rusia, usulan tersebut juga mendorong keadilan dengan membentuk pengadilan khusus untuk mengadili kejahatan perang oleh Rusia.
Perwakilan Uni Eropa (UE) Josep Borell Fontelles mengatakan, jika negara-negara berhenti memberikan dukungan militer ke Ukraina, maka perang akan segera berakhir. Namun, kedaulatan Ukraina akan jatuh ke tangan Rusia.
“Kita tidak bisa berhenti mendukung Ukraina secara militer karena kita tidak menginginkan perdamaian akibat menyerah,” kata Fontelles saat berbicara di panel yang sama dengan Prabowo seperti dikutip oleh Reuters.
Pada 5 Juni 2023, Prabowo telah bertemu secara tertutup dan terpisah dengan Duta Besar Rusia Lyudmila Georgievna Vorobieva dan Duta Besar Ukraina Vasyl Hamianin di Kementerian Pertahanan. Kedua belah pihak membicarakan soal kerja sama antar-negara, khususnya bidang pertahanan, militer, dan kekuatan alutsista TNI.
Posisi Resmi Indonesia Tidak Berubah
Hanya berselang dua hari setelah pidato Prabowo, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menyampaikan posisi resmi pemerintah terkait perang Rusia-Ukraina dalam rapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia. “Posisi pemerintah Indonesia tidak berubah,” kata mantan Duta Besar Indonesia di Belanda itu kepada DPR Komisi I di gedung parlemen, Jakarta Pusat, pada 5 Juni 2023.
Pertama-tama, pemerintah selalu menghormati kedaulatan dan integritas wilayah suatu negara. Sikap ini terefleksikan terutama dalam pemungutan suara untuk resolusi terkait isu-isu tersebut di Majelis Umum PBB (UNGA).
Dalam hukum internasional, integritas wilayah merupakan sebuah prinsip yang memberikan hak ke negara berdaulat untuk mempertahankan wilayahnya dan perbatasannya. Lewat Piagam PBB Pasal 2 Ayat 4, negara-negara telah sepakat untuk menahan diri dari penggunaan ancaman dan kekerasan terhadap integritas wilayah suatu negara.
Kedua, pemerintah mendorong Rusia dan Ukraina untuk menghentikan perang. Retno mengatakan, Indonesia menyampaikan dorongan ini lewat kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Kyiv, Ukraina, pada Juni 2022 dan ke Moskwa, Rusia, pada Juli 2022.
