Pengamat: Koalisi Indonesia Bersatu Hanya Kongko Tiga Partai

Yunarto Wijaya menilai, bergabungnya Golkar, PAN dan PP masih belum cukup untuk menjadi sebuah poros koalisi. Koalisi pra-pemilu baru dapat terbentuk ketika sudah ada pengusungan calon presiden.
Image title
13 Mei 2022, 22:12
Pengamat: Koalisi Indonesia Bersatu Baru Sebatas Kongko Tiga Partai
Ajeng Dinar Ulfiana | KATADATA
Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya

Tiga partai telah mendeklarasikan diri untuk bergabung membentuk poros koalisi dalam rangka Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Ketiga partai tersebut yaitu Golkar, PAN, dan PPP menyatakan koalisi pada Kamis (12/3).

Bergabungnya ketiga partai tersebut, dinilai Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya masih belum cukup untuk menjadi sebuah poros koalisi. Menurutnya, pernyataan dari ketiga pimpinan partai itu tak lebih dari sekadar kesepakatan lisan sebab tidak memiliki ikatan apapun.

“Koalisi itu baru akan terbangun di masa injury time. Ditentukan oleh sosok capres (calon presiden) yang kuat, negosiasi siapa yang akan menjadi cawapres (calon wakil presiden), termasuk negosiasi bagi bagi kekuasaan di level menteri,” jelas Yunarto kepada Katadata.co.id pada Jumat (13/5)

Untuk persekutuan ketiganya, Yunarto menyatakan bahwa sebutan yang lebih cocok yaitu kongko partai. Alasannya, pernyataan koalisi dilontarkan tanpa pengumuman nama capres yang akan diusung pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Padahal, koalisi pra-pemilu baru dapat terbentuk ketika sudah ada pengusungan capres.

Advertisement

“Ketika belum menentukan nama capres, menurut saya hanya kongkow-kongkow politik saja yang terjadi kemarin. Kongkow tiga partai,” ujar Toto, sapaan akrab Yunarto.

Seandainya masih bersikeras menyatakan diri sebagai koalisi, maka Toto melihatnya sebagai koalisi prematur yang hanya bertujuan untuk menaikkan bargaining position atau posisi tawar ketiganya. Naiknya bargaining posisiton akan berguna bagi mereka untuk bernegosiasi dengan pihak lain, khususnya jika mereka ingin menggaet calon presiden atau wakil presiden dari tokoh yang belum memiliki tiket di partai politik.

Salah satu yang mempengaruhi bargaining position adalah presidential threshold atau ambang batas presidensial yang disyaratkan sebesar 20%. Diketahui bahwa berdasarkan jumlah kader yang menduduki kursi anggota dewan, ketiganya memiliki 25,7% suara jika digabung. Jumlah tersebut dapat dikatakan memnuhi presidential threshold untuk mengajukan capres.

“Saya lebih melihat ini sebagai kesepakatan untuk membangun kekuatan bersama di panggung nasional sehingga mendapat sorotan,” terangnya.

Oleh karena terbentuk hanya demi menaikkan bargaining position, dia memprediksi bahwa koalisi tersebut berpotensi layu sebelum berkembang. Menurutnya, kolisi ketiganya dapat bubar ketika ada tawaran-tawaran lain yang menarik di tengah jalan.

“Misalnya di antara tiga nama ini tidak ada satupun yang punya elektabilitas tinggi, secara otomatis, koalisi ini akan bubar dengan sendirinya,” katanya.

Reporter: Ashri Fadilla
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait