Ketua DPR Bantah Spekulasi Ada Pergantian Surpres Panglima TNI

Ade Rosman
28 November 2022, 20:00
DPR Terima Surpres Calon Panglima TNI, Jokowi Usul Nama Yudo Margono
Katadata
Surpres penunjukkan Panglima TNI

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pihaknya baru menerima surat presiden (surpres) terkait calon Panglima TNI hari ini, Senin (28/11).

Puan juga menepis kabar yang sebelumnya berhembus mengenai spekulasi bahwa surpres sudah dikirim ke parlemen namun diambil kembali karena adanya pergantian nama yang diusulkan Presiden Joko Widodo. 

"Ada spekulasi yang menyatakan bahwa surat sudah dikirim, tapi diambil kembali, dengan spekulasi bahwa jangan-jangan ada pergantian nama yang diusulkan presiden, tidak ada sama sekali. Surat baru diterima hari ini, dan secara langsung saya didampingi pimpinan DPR yang lain, menerima langsung dari bapak Mensesneg," kata Puan saat konferensi pers di kompleks Parlemen, Senin (28/11).

Pada kesempatan tersebut, Puan menyampaikan bahwa Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Yudo Margono secara resmi direkomendasikan presiden Joko Widodo sebagai calon Panglima TNI, menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang akan memasuki masa pensiun pada 21 Desember mendatang.

"Pada kesempatan ini saya akan mengumumkan bahwa nama yang diusulkan oleh presiden untuk menggantikan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa adalah Laksamana TNI Yudo Margono," kata Puan.

Puan menambahkan, dengan telah diumumkan secara resmi tersebut, maka Yudo bisa segera mengikuti proses serta mekanisme yang ada di DPR, yaitu fit and proper test oleh komisi terkait.

"DPR akan menindaklanjuti terkait dengan mekanismenya, di DPR untuk menugaskan komisi terkait atau komisi I untuk melaksanankan mekasnisme terkait dengan penggantian atau pengangkatan Panglima TNI baru," katanya.

Adapun, tambah Puan, aturan mengenai pasal 13 ayat 6 Undang-undang 34 tahun 2004 tentang TNI yang menyatakan bahwa persetujuan DPR terhadap calon Panglima TNI yang dipilih presiden paling lambat 20 hari tidak termasuk masa reses terhitung sejak permohonan panglima TNI oleh DPR.

Berdasarkan peraturan tersebut, ia menyatakan pihaknnya masih memiliki waktu yang cukup untuk memenuhi prosedur yang ada. "Kami akan memasuki masa reses atau sidang penutupan pada tanggal 15 Desember 2022 yang akan datang. Jadi waktunya untuk bisa memenuhi semua mekanisme dan memenuhi prosedur dan UU yang ada masih cukup untuk dibahas sebagaimana seharusnya," katanya.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan pihaknya berharap surat dari DPR bisa diterima oleh Presiden secepatnya, sebelum masa reses.

"kami sangat-sangat harapkan bahwa surat dari DPR bisa diterima oleh bapak presiden dalam waktu secepatnya, tentu saja sebelum masa reses, masa sidang DPR ini berhenti dan memasuki masa reses sudah bisa diterima bapak Presiden," katanya, di Kompleks Parlemen, Senin (28/11).

Pada kesempatan tersebut, Puan didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Lodewijk F Paulus, serta Wakil Ketua DPR RI Bidang Korinbang Rachmat Gobel.

Reporter: Ade Rosman
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait