Menteri PUPR Temui 12 Investor Jepang Bahas Pembangunan Kawasan IKN
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadimuljono melakukan pertemuan dengan sejumlah Delegasi Jepang yang dipimpin oleh Penasehat Utama Japan Bank for International Cooperation (JBIC) Hiroto Izumi pada Selasa (29/11).
Pertemuan itu bertujuan untuk membahas tindak lanjut penguatan kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan Jepang dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, di Kalimantan Timur.
Menteri Basuki mengatakan, kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Jepang dalam pembangunan IKN telah dimulai dengan dikirimkannya beberapa tenaga ahli, terutama untuk supervisi pembangunan infrastruktur IKN yang sedang berlangsung.
"Kementerian PUPR sudah memulai pembangunan infrastruktur dasar di IKN, di antaranya pembangunan jalan tol dan jalan nasional, penyediaan air baku, sanitasi, rumah untuk pekerja konstruksi IKN, serta penyiapan lahan siap bangun (land development) untuk kantor pemerintahan dan Istana Presiden berikut Wakil Presiden," ujar Basuki yang dikutip dalam keterangan resminya, pada Selasa (29/11).
Selain itu, terkait dengan partisipasi investor, Basuki menegaskan, sesuai arahan Presiden Jokowi untuk mempercepat pembangunan IKN, investor asing juga dapat terlibat. Seperti misalnya untuk membangun rumah sakit, sekolah, pasar, dan infrastruktur lainnya.
"Direncanakan pada kuartal ke 3 tahun 2023 Presiden akan bertemu dengan para investor IKN yang berminat dan menentukan ikut pembangunan pada bagian apa di IKN secara detail," ujar Basuki.
Basuki menyampaikan, pembangunan IKN tidak hanya sekadar memindahkan kantor-kantor pemerintah, tetapi juga untuk merubah cara kerja dalam mempermudah kegiatan.
Dengan demikian, para investor tidak perlu ragu dalam memperoleh izin untuk pembangunan di IKN. "Saya lihat perwakilan perusahaan yang hadir pada siang ini sudah sangat relevan dengan pembangunan IKN," ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Penasehat Utama Japan Bank for International Cooperation (JBIC) Hiroto Izumi mengatakan, pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan dari 12 perusahaan besar di Jepang yang bergerak dalam pembangunan infrastruktur dengan spesialisasinya masing-masing.
"Pemindahan IKN di Indonesia merupakan topik yang hangat bagi kami di Jepang, kami menantikan tindak lanjut dari pertemuan hari ini," ujar Hiroto Izumi.
Menutup pertemuan tersebut, Basuki turut meminta dukungan kepada seluruh delegasi Jepang yang hadir terkait pelaksanaan World Water Forum (WWF) ke-10 yang akan diselenggarakan pada Mei 2024 mendatang di Bali.
"Kami mengajak semua yang hadir juga untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan WWF mendatang, mengingat Jepang telah berpengalaman menjadi tuan rumah WWF pada tahun 2003 di Kyoto," tutup Basuki.
Sebagai informasi, dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, pemerintah mengalokasikan dana untuk pembangunan IKN sebesar Rp 965,45 miliar. Sebanyak Rp 166,85 miliar berasal dari dukungan belanja kementerian/lembaga (K/L), kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), serta dana alokasi khusus (DAK), sedangkan Rp 798,6 miliar berasal dari dukungan BUMN.
Bukan hanya untuk infrastruktur, dana tersebut juga ditujukan untuk mendukung berbagai subproyek lain, termasuk rehabilitasi hutan serta pemulihan ekosistem.
