Bidik Investor Panas Bumi, Pemerintah Akan Pangkas Jaminan Lelang 96%
Pemerintah terus berusaha untuk menarik minat investor pada sektor hulu panas bumi melalui pengurangan nominal besaran lelang secara signifikan. Jaminan lelang akan dipangkas sama rata menjadi US$ 5.000 atau sekira Rp 73,55 juta. Angka ini turun tajam hingga 96% dibandingkan jaminan lelang saat ini yang mencapai Rp 1 miliar hingga Rp 2 miliar.
Direktur Panas Bumi Kementerian ESDM, Harris Yahya, mengatakan pemerintah bakal menurunkan jaminan lelang melalui revisi Peraturan Menteri (Permen) ESDM No 37 Tahun 2018 tentang Wilayah Kerja Panas Bumi, Pemberian Izin Panas Bumi, dan Penugasan Pengusahaan Panas Bumi.
Pada Pasal 7 Permen tersebut, panitia lelang menetapkan jaminan lelang sebesar Rp 2 miliar untuk tender wilayah kerja panas bumi (WKP) dengan cadangan terduga atau cadangan terbukti lebih besar dari atau sama dengan 100 megawatt (MW).
Sedangkan, untuk pelelangan WKP dengan cadangan terduga atau cadangan terbukti lebih kecil dari 100 MW ditetapkan jaminan lelang sebesar Rp 1 miliar.
"Dari Rp 1 miliar sampai 2 miliar akan diubah mungkin hanya US$ 5.000. Nominal ini sudah sangat rendah untuk sebuah jaminan," kata Harris di Hotel Mandarin Oriental Jakarta, Kamis (11/5).
Selain itu, pemerintah juga akan mempersingkat termin lelang yang selama berjalan maksimal satu semester menjadi lima bulan. Harris menambahkan, pemerintah juga akan mengubah mekanisme produsen kepada pihak PLN sebagai single buyer setrum panas bumi.
Para pelaku usaha hulu panas bumi juga bakal memeroleh kemudahan kemitraan bersama PLN sebelum izin panas bumi (IPB) produsen dikeluarkan pemerintah. Selama ini, kemitraan pelaku usaha baru terbentuk jika mereka sudah mendapatkan IPB.
"Nanti sebelum IPB keluar diharapkan sudah kemitraan terbentuk, lebih terjamin dan pelaksanaan kegiatannya berjalan cepat," ujar Harris.
