Aceh Revisi Aturan Kembalikan Operasional Bank Konvensional
Pemerintah Provinsi Aceh membuka peluang mengembalikan operasional bank konvensional di Aceh. Salah satu upaya yang dilakukan dengan merevisi Qanun atau peraturan daerah Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, di Banda Aceh menyatakan Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki sebelumnya telah menyerahkan rencana perubahan qanun LKS tersebut kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk kemudian dibahas oleh parlemen.
MTA menjelaskan, pada dasarnya Pemerintah Aceh sepakat atas rencana revisi qanun LKS, dan secara khusus juga telah menyurati DPRA sejak Oktober 2022 lalu terkait peninjauan peraturan tersebut.
Seperti diketahui, pasca pemberlakuan qanun LKS sejak 2018, semua bank konvensional keluar dari Aceh. Sehingga saat ini di Aceh hanya memiliki dua bank yakni Bank Aceh Syariah (BAS) dan Bank Syariah Indonesia (BSI).
Namun, aktivitas ekonomi masyarakat Aceh sebelumnya sempat terganggu setelah layanan BSI kena serangan siber sejak Senin malam (8/5). Diperkirakan, sebanyak lebih dari 542 ribu nasabahnya tidak bisa melakukan transaksi perbankan.
Oleh sebab itu, menurut MTA, kasus yang menimpa BSI baru-baru ini dapat menjadi salah satu referensi bagi DPRA dalam menyempurnakan pelaksanaan dan penerapan qanun LKS.
