Respons Erick Thohir BUMN Jadi Koperasi: Ciptakan Pengangguran Baru
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir merespons wacana yang dilontarkan Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) yang mendorong BUMN dijadikan sebagai badan usaha koperasi untuk meningkatkan perekonomian nasional.
Erick Thohir berpendapat, membubarkan korporasi negara hanya menimbulkan masalah baru. Hal itu mengingat, sebanyak 1,6 juta orang merupakan pegawai BUMN. Ia menyampaikan, para pegawai BUMN telah membuktikan diri sebagai agen perubahan dalam pembangunan ekonomi Indonesia yang saat ini pertumbuhannya mencapai 5 persen.
"Sungguh ironis pandangan seperti itu. Jika ingin dibubarkan dan diganti dengan koperasi, maka sama saja memunculkan pengangguran baru,” kata dia.
Selain itu, kata dia, seluruh BUMN pada tahun 2023 telah menghasilkan deviden terbesar dalam sejarah di Indonesia, yakni sebesar Rp 82,1 triliun.
"Jika dinilai ada kekurangan, memang tidak ada yang sempurna. Tapi kita lihat hasilnya hari ini sudah terbukti bagaimana BUMN itu bisa untung Rp 250 triliun,” kata Erick. Keuntungan itulah yang kemudian digunakan pemerintah menjalankan program berkait dengan kesehatan hingga pangan.
DPR: Kekacauan Dunia Usaha
Merespons wacana ini, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Muhammad Sarmuji berpendapat, mengubah konsep BUMN yang semula perusahaan menjadi koperasi hanya akan menyebabkan kekacauan di dunia usaha.
Sarmuji menyampaikan dari sisi bisnis BUMN dan koperasi merupakan dua hal yang berbeda, hal itu karena koperasi hanya beranggotakan perorangan, sedangkan BUMN memiliki tanggung jawab kepada publik karena saham dari perusahaan tersebut merupakan milik negara.
Oleh karena itu, ia menilai usulan untuk mengubah BUMN menjadi koperasi merupakan tindakan yang mengada-ada. "Itu usulan yang mengada-ada karena beda jenis," kata dia.
Selain itu, ia mengatakan kontribusi BUMN terhadap perekonomian Indonesia sangat besar. Hal itu dapat dilihat dari penugasan yang sering diberikan untuk BUMN guna melakukan pembangunan di daerah, serta hal ini tidak bisa dilakukan bila menjadi koperasi.
"BUMN sering mendapatkan penugasan negara terhadap kegiatan ekonomi yang secara bisnis belum layak tapi secara ekonomi harus dilakukan, seperti pembangunan jalan tol di banyak daerah. Hal seperti ini tidak mungkin dilakukan oleh badan usaha koperasi," ujarnya.
