Serapan gas dalam program HGBT oleh Migas masih tercatat di bawah 80%, mengindikasikan belum optimalnya implementasi kebijakan tarif gas yang baru dikelola pemerintah.
Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, mengumumkan bahwa BPH Migas akan memperluas kewenangannya untuk mengawasi distribusi Elpiji 3 kg, menyesuaikan pengawasan terintegrasi di sektor minyak dan gas.
Kelangkaan BBM terjadi di SPBU milik swasta akibat proses administrasi dan pengadaan yang masih berlangsung, dengan pemerintah menyatakan telah memberikan izin impor.
BPH Migas memastikan kondisi ketahanan stok BBM aman, baik gasolin, gasoil, minyak tanah atau kerosin maupun Avtur dengan ketahanan stok di angka antara 18 sampai 20 hari.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menuduh BPH migas menjadi salah satu penyebab harga tiket pesawat domestik mahal karena ikut melanggengkan monopoli Avtur lewat sejumlah persyaratan.
BPH Migas menyebut sistem digitalisasi, berupa QR Code, akan digunakan untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi, khususnya Pertalite, dapat tepat sasaran.
Pemerintah telah menyalurkan 59% kuota bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi pada periode Januari hingga Agustus 2024, termasuk Solar, minyak tanah, dan Pertamax.
BPH Migas menyatakan pemerintah bisa membatasi penjualan BBM subsidi jika revisi Perpres 191/2014 sudah selesai. Saat ini beleid tersebut tengah finalisasi dari sisi legalitasnya.
BPH Migas berkoordinasi dengan pemerintah provinsi (pemprov) untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian penyaluran BBM subsidi agar lebih tepat sasaran.
BPH Migas mengungkapkan bahwa aturan pembatasan Pertalite masih dibahas di Kemenko Perekonomian, salah satunya terkait kriteria kendaraan yang bisa membeli berdasarkan CC mesin.
BPH Migas melaporkan bahwa selama empat bulan pertama tahun ini telah menyalurkan 30% dari total kuota BBM subsidi Solar, minyak tanah, hingga Pertalite.