Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani mengatakan belum menerima usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terkait legitimasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (10/11), di tengah isu pemakzulan Gibran.
DPR akan membahas status Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden, menanggapi aspirasi dari berbagai organisasi masyarakat dan anggota parlemen lintas fraksi.
DPR juga berjanji mempercepat rapat dengan pendapat umum dari November 2026 menjadi pekan ini. Ini agar RUU Perampasan Aset bisa disahkan paling lama 15 Desember 2026.
Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI menyoroti pemblokiran ribuan sertifikat tanah di zona merah Jambi yang dinilai bermasalah secara administrasi dan mengancam kepastian hukum.