Komisi II DPR bersama pemerintah terus menggodok Perppu tentang pemilihan kepala daerah atau Pilkada. Salah satu isu yang menjadi prioritas adalah opsi untuk memajukan jadwal pemilihan. Apa alasannya
DPR meminta Bina Karya mengoptimalkan sumber-sumber pembiayaan melalui sinergi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
Komisi VII DPR meminta Kementerian ESDM menyiapkan langkah khusus, beserta anggarannya, untuk menangani masalah polusi udara yang memburuk belakangan ini.
Pemerintah mendapatkan persetujuan dari DPR untuk memberikan penyertaan modal negara atau PMN sebesar Rp 47,4 triliun kepada PT Hutama Karya (Persero).
Pengamat kepolisian dari ISESS Bambang Rukminto mengkritik kekerasan yang dilakukan aparat penegak hukum pada warga dalam bentrok di Pulau Rempang Batam. Ia meminta DPR dan pemerintah membentuk tim.