DPR: Berita Dewan Perwakilan Rakyat Terkini - Kabar Hari Ini

Bencana banjir dan longsor di Sumatra menyebabkan 53.412 unit rumah rusak berat, 45.085 unit rumah rusak ringan, serta 2.165 ruas jalan dan 866 jembatan terdampak.

DPR RI menyetujui Sari Yuliati dari Partai Golkar sebagai Wakil Ketua DPR yang baru, menggantikan Adies Kadir yang telah dilantik menjadi Hakim MK.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui Adies Kadir sebagai calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Berdasarkan kesepakatan di rapat pimpinan dan rapat internal Komisi XI DPR, Solikin M Juhro mendapat giliran pertama untuk menjalani fit and proper test calon deputi gubernur BI pada hari ini.

DPR akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap tiga calon dewan gubernur BI selama dua hari pada Jumat (23/1) dan Senin (26/1). Keponakan Prabowo, Thomas Djiwandono terjadwal di hari kedua.

Tiga nama calon deputi gubernur BI yang diusulkan Prabowo ke DPR dan akan mulai diseleksi pekan ini, yakni Thomas Djiwandono, Dicky Kartikoyono, dan Solikin M Juhro.

Presiden Prabowo Subianto telah mengusulkan tiga nama calon deputi Bank Indonesia kepada DPR. Salah satunya adalah keponakannya, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono.

Komisi III DPR mulai membahas RUU Perampasan Aset sebagai upaya memaksimalkan pemberantasan korupsi, terorisme, narkotika, dan kejahatan ber motif finansial lainnya.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menjamin KUHP Baru tidak mempidanakan pengkritik pemerintah, melainkan melindungi kebebasan berpendapat sebagai bagian dari demokrasi.

Pemerintah daerah enggan menggunakan kayu-kayu tersebut sebelum ada kepastian status dari pemerintah pusat.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyatakan menyambut dengan haru dan sukacita atas berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru.

Anggota DPR dari fraksi Gerindra Endipat meminta Komdigi memviralkan bantuan pemerintah untuk korban bencana di Sumatra. Ia menyinggung soal individu galang donasi Rp 10 miliar.

DPR mengesahkan RUU tentang Penyesuaian Pidana yang bertujuan harmonisasi hukum nasional, menyesuaikan dengan perkembangan sosial

DPR mengusulkan Komdigi membuat badan yang bertugas menangkal narasi hoaks dan disinformasi di media sosial atau medsos.

Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo menilai Menhut Raja Juli tidak bisa disalahkan secara sepihak terkait kerusakan hutan. Ia juga merespons pernyataan Menko Cak Imin soal tautan nasuha.