DPR: Berita Dewan Perwakilan Rakyat Terkini - Kabar Hari Ini

Pemerintah dan DPR mempertimbangkan pengimplementasian Tax Amnesty Jilid III sebagai bagian dari Prolegnas RUU Prioritas 2025, bertujuan meningkatkan kepatuhan pajak dan reformasi sistem perpajakan.

Masyarakat dan buruh menolak rencana pemerintah menaikkan PPN dari 11% menjadi 12% pada 2025. Kebijakan ini bisa mengancam demonstrasi jika kebijakan itu tetap diterapkan.

Celios mengkritik kebijakan berulang tax amnesty yang menurutnya menyebabkan pengusaha mengemplang pajak dan tidak menguntungkan negara.

Calon Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK), Mirwazi menyinggung ihwal kesalahan komunikasi antara Dewas dan Pimpinan KPK. Apa alasan Mirwazi menyampaikan itu?

Komisi Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melanjutkan seleksi calon dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (20/11). Siapa saja yang mengikuti seleksi hari ini?

Pemerintah berencana menaikkan PPN menjadi 12% pada 2025, yang berpotensi meningkatkan biaya hidup masyarakat dan menurunkan daya beli.

DPR memasukkan usulan tax amnesty jilid III ke dalam Prolegnas Prioritas 2025, seiring urgensi membangun basis pajak dan visi misi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baleg DPR menyepakati 41 RUU dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 untuk dibahas dalam rapat paripurna, yang antara lain mencakup RUU Tax Amnesty.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Adies Kadir meminta masyarakat tak berspekulasi terkait kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada 2025.

Komisi XI DPR saat ini tengah membahas Rancangan Undang-undang Tax Amnesty Jilid III untuk diusulkan sebagai prioritas dalam Prolegnas 2025, dengan fokus pada mekanisme dan substansi program tersebut.

Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui revisi Undang Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang. Persetujuan diambil dalam rapat paripurna DPR, Selasa (19/11).

Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui 41 Rancangan Undang-Undang masuk dalam program legislasi nasional 2025. Apa saja RUU yang bakal dibahas?

DPR meminta pemerintah memanggil Apple ke Indonesia terkait investasi, yang memungkinkan iPhone 16 diperjualbelikan di Tanah Air.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bakal menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test sepuluh calon pimpinan (capim) dan calon dewan pengawas (dewas) KPK. Bagaimana prosedurnya?

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa pemerintah mengadakan lelang SBN secara rutin setiap dua minggu sebagai langkah strategis pengelolaan utang.