DPR: Berita Dewan Perwakilan Rakyat Terkini - Kabar Hari Ini

Pansus RUU Daerah Kepulauan mematangkan skema Dana Khusus Kepulauan sekaligus memastikan pembangunan tetap melindungi hak masyarakat lokal dan adat.

DPR meminta penegak hukum menangani kasus temuan senjata di sekolah secara profesional dan transparan dengan tetap mengedepankan keselamatan peserta didik.

DPR mendorong pemerintah memperkuat otonomi daerah melalui kebijakan anggaran dan perubahan postur APBN, bukan hanya regulasi, untuk memberikan kewenangan lebih besar.

DPR berencana membentuk lembaga khusus untuk mengelola Perampasan Aset guna menghindari tumpang tindih wewenang di antara KPK, Kejagung, dan Kemenkeu.

Wakil Ketua Komisi III DPR menyatakan tidak ada Surpres untuk mengganti Kapolri Listyo Sigit Prabowo, dan menilai isu pergantian muncul karena masa jabatannya yang sudah lama.

Penggantian Gubernur Bank Indonesia (BI) harus melalui persetujuan DPR berdasarkan nama calon yang diajukan Presiden Prabowo Subianto.

KPK mengungkap dugaan anggota DPR Anwar Sadad menerima suap Rp 6,9 miliar dari pihak swasta melalui stafnya saat menjabat di DPRD Jatim.

Anggota Komisi XIII DPR Rieke Diah Pitaloka meminta aparat penegak hukum memperkuat kerja sama dengan Malaysia dalam mengusut dugaan fraud startup akuakultur eFishery.

Artikel menganalisis dinamika kritik publik dan mengingatkan momentum krusial penyusunan Anggaran RAPBN 2027 sebagai fokus utama untuk akuntabilitas negara.

DPR mempertimbangkan usulan transparansi biaya politik dalam Pilkada, menekankan pentingnya calon kepala daerah mengumumkan aliran dana kampanye kepada publik.

DPR melalui Komisi II mulai menggodok Revisi UU Pemilu dengan melakukan safari masukan ke partai politik di luar parlemen dan organisasi pemerhati pemilu.

Meski memasuki masa Reses DPR mulai 22 Juni, sebagian legislator tetap akan membahas lima rancangan undang-undang yang terdiri dari dua aturan baru dan tiga revisi.

RUU PFII, antara lain mengatur kedudukan, kegiatan usaha yang bisa diselenggarakan, hingga insentif pajak bagi investor yang akan menanamkan modal di hub keuangan ini. 

DPR menegaskan UU Penerbangan mewajibkan Kemenhub mengevaluasi secara berkala besaran kompensasi bagi penumpang yang mengalami keterlambatan penerbangan.

Pemerintah dan Komisi XI DPR sepakat membawa RUU Pusat Finansial Internasional Indonesia ke Rapat Paripurna untuk pengesahan, setelah disusun dalam 10 bab dan 73 pasal.