DPR: Berita Dewan Perwakilan Rakyat Terkini - Kabar Hari Ini

DPR mempertimbangkan usulan transparansi biaya politik dalam Pilkada, menekankan pentingnya calon kepala daerah mengumumkan aliran dana kampanye kepada publik.

DPR melalui Komisi II mulai menggodok Revisi UU Pemilu dengan melakukan safari masukan ke partai politik di luar parlemen dan organisasi pemerhati pemilu.

Meski memasuki masa Reses DPR mulai 22 Juni, sebagian legislator tetap akan membahas lima rancangan undang-undang yang terdiri dari dua aturan baru dan tiga revisi.

RUU PFII, antara lain mengatur kedudukan, kegiatan usaha yang bisa diselenggarakan, hingga insentif pajak bagi investor yang akan menanamkan modal di hub keuangan ini. 

DPR menegaskan UU Penerbangan mewajibkan Kemenhub mengevaluasi secara berkala besaran kompensasi bagi penumpang yang mengalami keterlambatan penerbangan.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit mengatakan ketentuan dalam UU APBN 2026 mengatur penempatan SAL harus mendapat persetujuan DPR.

Dengan menyerahkan pengelolaan operasional ke PT KAI, DPR menilai pemerintah dapat memusatkan perhatian pada pengembangan jaringan kereta api nasional, termasuk reaktivasi jalur yang tidak beroperasi

DPR menyatakan Revisi Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan belum akan diterbitkan bulan ini

Dewan Perwakilan Rakyat menargetkan penerbitan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terbit tahun ini.

Muncul wacana Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR menggunakan hak angket terhadap penanganan perkara yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah.

Pembahasan RUU Pusat Finansial International atau PFII ditargetkan rampung pada 20 Juli 2026 dan dapat disahkan dalam rapat paripurna DPR pada 21 Juli 2026.

Kementerian UMKM mengumpulkan data 500 seller TikTok Shop yang diduga mengalami pembekuan akun dan penahanan saldo hingga Rp 3 triliun untuk verifikasi lebih lanjut.

Badan Anggaran DPR menilai penghematan anggaran MBG secara moderat mencapai Rp 68 triliun sedangkan jika dilakukan secara optimal bisa mencapai Rp 80 triliun.

Seluruh direktur utama bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6/7).

Mahkamah Konstitusi (MK) menginstruksikan agar Revisi Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan harus mengatur tentang dana pensiun.