Kemenkeu: Portal Pengguna Jasa - Simponi PNPB - Rekrutmen

Presiden Prabowo Subianto menghadapi tantangan besar dengan kabinet berjumlah 135 orang sambil berusaha menangani beban utang negara yang mungkin meningkat menjadi Rp 800 triliun dalam tiga tahun.

Kementerian Keuangan saat ini diawasi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto alih-alih Kementerian Koordinator Perekonomian.

Fokus kebijakan pemerintahan untuk mengerek penerimaan negara pada tahun depan, antara lain mencakup perluasan basis perpajakan.

Kementerian Keuangan menghitung potensi penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang bisa dikantongi dari ekspor sedimen pasir laut bisa mencapai Rp 2,5 triliun.

Dewan Penasihat Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Burhanuddin Abdullah mengungkapkan rencana perombakan di tubuh Kementerian Keuangan.

Tahap akhir cukai minuman berpemanis dalam kemasan atau MBDK akan tergantung keputusan pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Kementerian Keuangan memberikan penjelasan mengenai pajak yang dikenakan bagi masyarakat yang membangun rumah sendiri.

KPK menyerahkan aset rampasan senilai Rp89 miliar ke Kementerian Keuangan.

Meski berencana tidak menggunalan saldo anggaran lebih untuk pembiayaan 2025, pemerintah tidak menutup kemungkinan menggunakannya jika terdapat dinamika kebijakan fiskal pada tahun depan.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan RAPBN 2025 siap untuk mengakomodasi kenaikan gaji PNS jika diperlukan.

Kemenperin mempertanyakan langkah Kemenkeu yang baru menginvestigasi anjloknya indeks PMI Manufaktur setelah sektor industri jatuh.

Pemerintah mengantisipasi dampak resesi yang mengancam AS. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan kondisi di negara tersebut di bawah ekspektasi.

Fasilitas pembebasan bea masuk untuk impor bibit dan benih diberikan untuk pelaku usaha di bidang industri pertanian, peternakan, atau perikanan termasuk juga di bidang perkebunan dan kehutanan.

Ada berbagai penyebab wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, dikenakan sanksi pajak berupa administrasi bunga. Berikut ini ulasan selengkapnya.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan sedang melakukan pra-kajian objek cukai terhadap rumah, tiket konser, fast food, smartphone, MSG, batu bara, dan deterjen.