MK: Berita Mahkamah Konstitusi RI Terkini - MKRI Hari ini

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mengatakan perlu ada aturan baru lantaran sektor tersebut saat ini diatur oleh dua aturan, yakni UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja.

"UU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan, sudah lumpuh mulai hari ini," ujar Presiden KSPI Said Iqbal.

"Berdasarkan hal tersebut, Pasal 92 dan Pasal 81 Angka 33 UU Cipta Kerja tidak memberikan jaminan hak pekerja atas penghidupan layak," kata Hakim Konstitusi Guntur Hamzah

Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan jumlah peserta demonstrasi tersebut lebih dari 1.000 buruh dari 60 federasi serikat pekerja.

Dua pasal dalam UU Tipikor digugat ke Mahkamah Konstitusi lantaran dinilai tidak adil dalam pemberantasan korupsi.

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan orang tua kandung yang mengambil anak secara paksa tanpa hak atau izin dapat dipidana. MK menilai tindakan tersebut termasuk dalam Pasal 330 ayat (1) KUHP

Dua Pasal dalam Undang-Undang Undang-undang Nomor 31/1999 juncto Undang-undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) digugat ke MK. Apa saja poin yang disorot?

KPU akan berkonsultasi dengan DPR terkait putusan MK pada Senin (26/8).

KPU akan mengikuti putusan MK, namun tetap berkonsultasi dengan DPR. Apa alasannya?

Situs web DPR dan Mahkamah Konstitusi sempat down. Ahli IT menduga ada upaya peretasan.

Putusan MK yang merevisi UU Pilkada menyulut reaksi politikus di DPR. Mereka bersiasat menganulir putusan tersebut, meskipun menurut konstitusi putusan MK bersifat final.

Beberapa guru besar, aktivis 1998, hingga anggota organisasi nirlaba menyambangi Mahkamah Konstitusi atau MK hari ini, Kamis (22/8). Mereka datang mengapresiasi MK yang dinilai menjunjung demokrasi.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan keputusan terbaru yang mengatur syarat pencalonan kepala daerah di pemilihan kepala daerah. Dalam putusan perkara nomor 60/PUU-XXII/2024 dibacakan Selasa (20/8)

Baleg DPR mulai kaji usulan penambahan jumlah kementerian dalam RUU Kementerian Negara.

Dissenting opinion adalah perbedaan pendapat antar hakim dalam memutuskan perkara. Cari tahu penjelasan, contoh, kelebihan, dan kelemahannya di sini.