MK: Berita Mahkamah Konstitusi RI Terkini - MKRI Hari ini

Kalangan civitas akademika Universitas Islam Indonesia (UII) mengajukan permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang hak keuangan bagi pimpinan dan anggota lembaga seperti DPR.

MK memutuskan masyarakat adat tidak memerlukan perizinan berusaha dari pemerintah pusat, jika ingin berkebun di kawasan hutan, sepanjang tidak ditujukan untuk kepentingan komersial.

Persidangan uji materiil dan formil UU TNI di Mahkamah Konstitusi tidak dapat dilihat secara normatif, tetapi sebagai bentuk memperjuangkan supremasi sipil.

MK menolak untuk membubarkan Kompolnas atau Komisi Kepolisian Nasional. Berikut alasannya.

MK memutuskan untuk melarang pimpinan organisasi advokat merangkap menjadi pejabat negara. Berikut alasannya.

Selama ini, tumpang tindih batas antara hutan negara, hutan hak, dan hutan ulayat milik masyarakat adat telah menjadi pemicu utama konflik agraria di sektor kehutanan.

MK memberikan penegasan hukum mengenai larangan rangkap jabatan pejabat negara, termasuk sebagai komisaris BUMN.

Kekhawatiran rusaknya tonggak demokrasi dikaitkan dengan berbagai kasus kegagalan sistem akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya negara.

Mahkamah Konstitusi menilai, pemilu nasional dan daerah yang dilakukan bersamaan menimbulkan sejumlah persoalan.

Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan calon anggota legislatif (caleg) terpilih tidak bisa mengundurkan diri dengan mudah. Pengunduran diri hanya dapat dilakukan jika caleg mendapat penugasan negara.

Hanya kurang satu dekade, demokrasi Indonesia bergeser menjadi sistem yang bersifat prosedural.

Putusan uji materiil MK terhadap pasal 251 KUHD diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi.

Mahkamah Konstitusi menghapus ambang batas pencalonan presiden. Putusan ini membuka peluang calon alternatif dalam Pilpres 2029.

Mahkamah Konstitusi menghapus persyaratan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen dari kursi di DPR. MK menilai bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat.

Hingga Jumat (13/12) pukul 19:00, secara keseluruhan terdapat 281 permohonan perkara terkait pilkada serentak 2024, yang telah didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi.