Berita Uni Eropa Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Sejak 2014, program Erasmus+ yang didanai UE telah mendukung lebih dari 15.000 mahasiswa dan akademisi ASEAN untuk mengikuti studi jangka pendek, program magister, pengajaran, atau pelatihan di Eropa.

Pekan lalu, Uni Eropa mengatakan akan mengajukan banding atas keputusan panel WTO yang mendukung klaim Indonesia bahwa bea yang dikenakan oleh Uni Eropa melanggar aturan badan perdagangan tersebut.

Fase pertama regulasi emisi metana Uni Eropa yang mulai berlaku saat ini belum berdampak pada arus ekspor LNG AS.

Mulai 1 Januari 2026, Mekanisme Penyesuaian Perbatasan Karbon (CBAM) Uni Eropa akan mengenakan biaya pada barang-barang seperti baja, pupuk, semen, aluminium, dan hidrogen yang diimpor dari luar UE.

Badan Lingkungan Hidup Eropa (EEA) menyatakan keanekaragaman hayati di Eropa menurun akibat produksi dan konsumsi yang tidak berkelanjutan, terutama dalam sistem pangan.

Komisaris Iklim Uni Eropa Wopke Hoekstra menyebut target iklim Cina mengecewakan.

Undang-undang deforestasi Uni Eropa seharusnya berlaku pada 30 Desember 2025.

Uni Eropa akan berupaya untuk menyerahkan target final 2035 sebelum COP30 pada bulan November.

Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson menyebut pembatasan secara ketat sebagian besar kehutanan Nordik secara praktis adalah jalan yang salah untuk mencapai target iklim.

Para eksekutif otomotif Eropa menyebut target pengurangan emisi 2035 telah membuka peluang investasi industri kendaraan listrik.

Kementerian Perdagangan atau Kemendag menargetkan peningkatan performa ekspor biodiesel ke Eropa meningkat secepatnya tahun depan.

Kemendag meyakini Uni Eropa akan menerima putusan Organisasi Dagang Dunia terhadap hasil putusan gugatan bea masuk imbalan terhadap biodiesel Indonesia.

Panel WTO merekomendasikan Uni Eropa menyesuaikan langkah-langkahnya dengan kewajibannya berdasarkan Perjanjian SCM (Agreement on Subsidies and Countervailing Measures).

Pemerintah Albania mempertimbangkan untuk membuat kementerian yang dikelola dan dipimpin AI.

Wakil Menteri Luar Negeri, Arif Havas Oegroseno, menilai implementasi Undang-Undang Anti Deforestasi Uni Eropa atau EUDR akan semakin diskriminatif.