Berita Agraria Terkini

Informasi pertanahan yang tertutup dinilai jadi faktor yang menyuburkan praktik mafia tanah.

Upaya pemerintah menggenjot penerbitan sertifikat tanah adat di Papua terkendala minimnya SDM di provinsi tersebut.

BPN melibatkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk menjamin keamanan sertifikat elektronik.

Selain untuk mendukung investasi, lahan kelolaan bank tanah dapat digunakan untuk kepentingan umum, infrastruktur, cagar alam dan kepentingan sosial.

Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil menyebut bahwa Indonesia pernah kehilangan peluang menarik investasi karena masalah tanah.

Jokowi ingatkan penyediaan cadangan pangan nasional sebagai agenda strategis di tengah pandemi Covid-19.

Kementerian Keuangan menargetkan sertifikasi 3.659 bidang tanah di Kalimantan.

Sistem Informasi Pertanahan ini diharapkan bisa memperbaiki peringkat kemudahan berusaha, serta mendukung pencapaian target sertifikasi tanah 100% di 2025.

Proses verifikasi luas lahan baku sawah kembali dilakukan untuk menyamakan persepsi antara pihak kementrian serta institusi terkait.

RUU Pertanahan dianggap tak sesuai dengan agenda reforma agraria. Banyak pasal kontroversial, bahkan kembali mengikuti zaman kolonial.

Kesenjangan kepemilikan lahan oleh laki-laki dan perempuan bisa semakin dalam.

Dalam RUU Pertanahan, pemerintah bisa langsung menertibkan tanah yang legalitasnya tidak bisa dibuktikan untuk kemudian menjadi tanah negara.

Akan ada unjuk rasa pada peringatan Hari Tani Nasional, pada 24 September 2019.

RUU Pertanahan dinilai tidak menganggap penting reforma agraria dan lebih berpihak pada kepentingan investor.

Masih ada puluhan juta bidang tanah yang masih belum bersertifikat di Indonesia.