Pemerintah Indonesia berencana mengoptimalkan penerimaan negara dengan mengkaji kenaikan pajak ekspor batu bara seiring tren kenaikan harga komoditas tersebut.
Pemerintah, lewat Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, berkomitmen menjaga defisit APBN di bawah 3 persen dengan menggenjot efisiensi anggaran di berbagai kementerian dan lembaga.
Presiden Prabowo Subianto memanggil Menko Perekonomian dan Menkeu untuk rapat terbatas membahas langkah efisiensi anggaran kementerian dan lembaga negara.
Airlangga menuturkan, pemerintah menyiapkan skema asumsi perang berlangsung selama lima bulan, enam bulan, hingga sepuluh bulan untuk memetakan dampak terhadap ekonomi nasional.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan skenario terburuk dampak perang di kawasan Asia Barat terhadap keuangan negara.
Airlangga mengatakan, hasil kajian dari World Bank dan Rockefeller Foundation menunjukkan setiap investasi US$ 1 dalam program MBG dapat menghasilkan US$ 7.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memperkirakn THR yang akan dibayarkan kepada 26,5 juta pekerja swasta mencapai Rp 124 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia–Amerika Serikat atau Agreement on Reciprocal Trade (ART) menjadi langkah strategis
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengibaratkan perekonomian Indonesia sebagai pesawat yang bersiap lepas landas untuk mencapai target pertumbuhan 8%.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan diplomasi ekonomi global Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto membuka akses hampir seluruh pasar di dunia.
Airlangga mengatakan untuk pertama kalinya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal keempat 2025 dan kuartal pertama 2026 itu secara beruntun (back to back) akan mencatat pertumbuhan yang tinggi.
Cina dan Hong Kong dinilai memegang peran penting sebagai mitra strategis Indonesia dalam perdagangan dan investasi di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meminta Badan Pengelola Investasi Danantara menjelaskan arah kebijakan fiskal Indonesia kepada Moody's menanggapi penurunan outlook kredit.
Menko Airlangga Hartarto menilai Moody's belum pahami arah kebijakan ekonomi baru, termasuk peran Badan Danantara dan alokasi APBN untuk program prioritas Prabowo.