Berita Airlangga Hartarto Hari Ini - Kabar Terbaru dan Terkini

Menko Airlangga menyatakan, mencapai target pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8% pada 2029 seperti yang dipatok Presiden Prabowo Subianto adalah mungkin, dengan strategi peningkatan kinerja.

Pemerintah Indonesia berencana bergabung dengan BRICS sambil menjalani proses aksesi OECD, yang dianggap kontradiktif dengan tujuan menjadi negara maju pada 2025.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi baru hingga 8%, dengan fokus pada perkembangan inovasi dan ekonomi hijau diungkapkan para menteri.

Presiden Prabowo Subianto merombak struktur beberapa kementerian dalam Kabinet Merah Putih 2024-2029, termasuk perubahan pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kemenkeu.

“Alhamdulillah, dapat amanat yang berat jadi kami perlu bekerja lebih keras,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menko Airlangga memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada Prabowo Subianto, memanjatkan doa agar sukses memimpin Indonesia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa tidak akan ada pemisahan dari Kementerian Keuangan, mempertahankan struktur keuangan negara yang solid.

Pemerintah mengklaim deflasi sebagai buah dari upaya mengendalikan harga pangan. Namun ekonom berkata sebaliknya, ini dianggap gejala perlambatan ekonomi.

BPK temukan 54,856 peserta Prakerja tidak memenuhi syarat dan realisasi dana Prakerja tahun 2023 sebesar Rp10,46 miliar dianggap tidak layak. BPK rekomendasikan penyelarasan sistem untuk pemutahiran.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto belum dapat membocorkan daerah mana yang melakukan manipulasi data inflasi, sebelum melakukan koordinasi lebih lanjut.

Program Prakerja juga diapresiasi oleh sejumlah lembaga, seperti Bank Pembangunan Baru (NDB Bank), Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-bangsa atau UNDP, dan Bank Dunia.

Pemerintah akan memperbaiki dan mengoptimalkan program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) agar lebih banyak yang mengaksesnya. Khususnya bagi masyarakat atau pekerja yang terdampak PHK.

Menko Airlangga, yang saat ini merangkap sebagai Pelaksana Tugas Menteri Ketenagakerjaan, mengatakan angka PHK dari Kementerian Ketenagakerjaan berbeda dengan Dinas Ketenagakerjaan.

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya sudah menyatakan uang tunai jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) yang akan diterima bagi para pekerja yang terkena dampak PHK akan ditingkatkan.

Pemerintah mengupayakan agar program terus dapat terus berjalan. Sebab, Airlangga mengatakan, Prakerja sudah dirasakan manfaatnya oleh kelompok rentan.