Menko Airlangga mengumumkan rencana insentif untuk sektor padat karya guna menghindari PHK, mencakup kredit investasi dan peningkatan daya beli masyarakat.
Menghadapi pemilihan presiden AS, Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menekankan pentingnya Indonesia memperhatikan kekuatan ekonomi global.
“(Pertumbuhan ekonomi kuartal III 2024) berada di kisaran seperti kemarin. Saya tidak berbicara angka, tunggu besok,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
Menko Airlangga mengumumkan upaya Indonesia menarik investor asing untuk menguatkan sektor padat karya, menandai Indonesia dan Vietnam sebagai pilihan utama di ASEAN.
Menko Airlangga mengadakan pertemuan dengan beberapa kementerian untuk membahas restrukturisasi dan anggaran 2025, guna mendukung pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto.
Menko Airlangga Hartarto mengungkapkan strategi pemerintah untuk menyelamatkan industri tekstil di Indonesia, termasuk tindakan safeguard dan anti dumping. Salah satunya melalui penyelamatan Sritex.
Menko Airlangga menyatakan, mencapai target pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8% pada 2029 seperti yang dipatok Presiden Prabowo Subianto adalah mungkin, dengan strategi peningkatan kinerja.
Pemerintah Indonesia berencana bergabung dengan BRICS sambil menjalani proses aksesi OECD, yang dianggap kontradiktif dengan tujuan menjadi negara maju pada 2025.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi baru hingga 8%, dengan fokus pada perkembangan inovasi dan ekonomi hijau diungkapkan para menteri.
Presiden Prabowo Subianto merombak struktur beberapa kementerian dalam Kabinet Merah Putih 2024-2029, termasuk perubahan pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kemenkeu.
Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menko Airlangga memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada Prabowo Subianto, memanjatkan doa agar sukses memimpin Indonesia.
Pemerintah mengklaim deflasi sebagai buah dari upaya mengendalikan harga pangan. Namun ekonom berkata sebaliknya, ini dianggap gejala perlambatan ekonomi.
BPK temukan 54,856 peserta Prakerja tidak memenuhi syarat dan realisasi dana Prakerja tahun 2023 sebesar Rp10,46 miliar dianggap tidak layak. BPK rekomendasikan penyelarasan sistem untuk pemutahiran.