Anggota Komisi VI DPR fraksi PKS Amin AK dan Fraksi Demokrat Herman Khaeron mencecar Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan perihal bantuan sosial beras yang disalurkan pemerintah saat masa Pemilu.
Pemerintah akan menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025. Namun kenaikkan pajak tersebut dikhawatirkan akan memicu lonjakan inflasi karena harga barang dan jasa di pasaran.
Pemerintah, melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas), memutuskan untuk menerapkan relaksasi sementara harga eceran tertinggi (HET) beras premium. Keputusan ini berlaku mulai 10 sampai 23 Maret 2023.
Co-Captain Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar Thomas Lembong bersikeras dengan pendapatnya terkait bantuan pangan yang menyebabkan stok beras domestik kacau meski telah dibantah pemerintah.
Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mencemaskan kondisi stok beras pada tahun depan karena belum ada kepastian terkait kebijakan harga gas bumi tertentu yang akan mempengaruhi harga pupuk.
Harga beras terus menanjak pada awal tahun ini, melanjutkan lonjakan harga yang terjadi pada tahun lalu. Kondisi ini disebut mirip situasi jelang Pemilu 2014.