Kondisi fiskal Indonesia menunjukkan peringatan dini dengan defisit APBN yang membengkak dan defisit keseimbangan primer yang melampaui target tahunan hanya dalam tiga bulan.
Pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan imbal hasil atau yeild surat utang, dan pelebaran defisit fiskal menjadi tiga risiko besar yang kini membayangi ekonomi Indonesia.
Pemerintah, lewat Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, berkomitmen menjaga defisit APBN di bawah 3 persen dengan menggenjot efisiensi anggaran di berbagai kementerian dan lembaga.
Presiden Prabowo Subianto memastikan akan memangkas anggaran program MBG di tengah risiko membengkaknya defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akibat lonjakan harga minyak.
Pengalaman menunjukkan bahwa harga energi biasanya akan mencari titik keseimbangan baru setelah lonjakan awal. Sedangkan masih ada ruang lebar penghematan APBN.
Direktur Kebijakan dan Program di Prasasti Center for Policy Studies, Piter Abdullah, mengatakan pelebaran defisit APBN di atas 3% PDB menjadi kemungkinan yang sulit dihindari.
Eskalasi perang di Timur Tengah dorong harga minyak dan ancam stabilitas fiskal Indonesia dengan potensi defisit APBN melampaui batas aman 3% dari PDB.
Jika harga minyak rata-rata mencapai US$ 92 per barel sepanjang tahun, defisit APBN berpotensi melebar hingga sekitar 3,6 hingga 3,7% terhadap PDB apabila tidak ada langkah penyesuaian kebijakan.
Defisit APBN Januari 2026 yang mencapai Rp 54,6 triliun terjadi seiring belanja negara yang mencapai Rp 227,3 triliun dan pendapatan negara sebesar Rp 172,7 triliun.
Purbaya mengklaim kondisi defisit APBN Indonesia lebih sehat dibandingkan dua negara di kawasan, yakni Vietnam dan Malaysia, meski kalah dari sisi pertumbuhan ekonomi pada tahun lalu.