Rapat paripurna DPR mengenai revisi UU Pilkada dibatalkan setelah adanya demonstrasi besar dan penolakan publik. Dengan itu, syarat pencalonan tetap mengacu putusan MK
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyindir kondisi politik yang memanas dengan ramainya aksi demonstrasi yang berlangsung hari ini, Kamis (22/8).
Amnesty International Indonesia meminta pemerintah menghindari penggunaan kekerasan berlebihan dalam menanggapi gelombang aksi demonstrasi menolak pengesahan RUU Pilkada.
Aliansi Aksi Satu Juta Buruh akan menggelar aksi demonstrasi menolak program Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada akhir bulan ini.
Peristiwa Malari dipicu oleh ketidakpuasan para aktivis dan mahasiswa terhadap kebijakan Orde Baru yang pro-modal asing. Demonstrasi yang awalnya berlangsung damai berubah menjadi chaos.